SIDANG TANWIR: Aisyiah Soroti Tawuran Pelajar

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/komkumham.com)

SLEMAN-Sidang tanwir Aisyiyah selama pekan ini membicarakan enam isu terhangat dan akan mendesak pemerintah untuk memperhatikan rekomendasi yang dihasilkan selama sidang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini menjelaskan dalam sidang yang diadakan 19-21 Oktober 2012 kali ini, enam isu tersebut adalah pendidikan dan keluarga, ekonomi, politik kebangsaan, ketenagakerjaan, kesehatan dan umum. Dari sejumlah isu tersebut, maraknya aksi kekerasan pelajaran dan mahasiswa juga menjadi isu yang paling disorot.

“Tawuran pelajar dan mahasiswa sangat memprihatinkan dan termasuk gawat darurat karena terjadi berulang kali dan memakan korban jiwa,” ungkapnya saat jumpa pers penutupan sidang tanwir Aisyiyah perode 2010-2015 di kampus Stikes Aisyiyah, Minggu (21/10/2012).

Menurut Noodjannah kekerasan ini bukan hanya masalah penyimpangan perilaku. Tanpa penanganan sejak dini, persoalan ini akan menjadi kebiasaan dan membudaya sehingga mengancam masa depan bangsa.

Adapun Aisyiyah telah membuat sejumlah rencana strategis dalam mengatasi kekerasan ini, seperti melakukan pembinaan dan penguatan karakter melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah. Selain itu, organisasi ini akan menggerakan komunitas sebagai basis dalam memfasilitasi bakat serta minat anak.

“Kami juga akan mengirimkan rekomendasi ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar kita sama-sama menjaga dan menciptakan ruang yang aman dan nyaman,” tuturnya.

Disamping menekankan mengenai pendidikan, organisasi ini juga meminta pemerintah lebih serius memberikan kesempatan pada pengusaha cilik. Dengan memberdayakan UKM yang ada, ia menilai ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi juga akan semakin kuat.

Mengenai politik kebangsaan, Aisyiyah memberikan kesepakatan jika sampai saat ini orientasi politik masih pada kekuasaan. Bukannya kepentingan rakyat. Dari persoalan ini, ia menuturkan Aisyiyah berharap regulasi yang ada dapat memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam mengontrol elit politik.

“Kami juga masih membicarakan isu lama, masalah ketenagakerjaan, terutama outsourching maupun TKI dan TKW. Kami harap pemerintah melihat mereka ini rakyat kecil yang perlu dilindungi juga,” ungkapnya.

Tidak kalah penting, imbuh dia, masalah reproduksi kesehatan perempuan, keterjangkauan harga obat hingga pengawasan penggunaan anggaran jaminan social juga perlu terus diperhatikan. Menurutnya dengan memperbaiki keadaan tersebut, sama saja angka kesehatan bangsa ini meningkat dan dan mencapai target MDDs pada 2015.

Noordjannah menyampaikan Aisyiyah akan menyerahkan rekomendasi ini kepada pihak terkait. Diperkirakan sebelum tahun 2012 berakhir, rekomendasi tersebut sudah ditinjau pemerintah pusat.

“Sebelumnya kami akan menyerahkan rekomendasi ke PP Muhammadiyah untuk dicek harus dikirim kemana saja. Tetapi kemanapun rekomendasi ini dikirim, baik Kementerian terkait atau DPR kami akan terus mendesak pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, Aisyiyah juga akan secara aktif menggerakan setiap anggota untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Melalui tindakan berlapis ini diharapkan

Sekretaris PP Aisyiyah, Dyah Siti Nuraini menambahkan seruan ini tidak hanya untuk warga Aisyiyah, Muhammadiyah atau pemerintah, tetapi juga masyarakat banyak. Dengan demikian, ia mengajak setiap lapis masyarakat untuk terus mengawal dan bersikap proaktif melawan setiap masalah bangsa.