Solopos.com, KLATEN — Pengadilan Negeri (PN) Klaten menggelar sidang perdana gugatan praperadilan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klaten dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah (Jateng), Rabu (2/2/2022).
Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Solo berharap ada tindak lanjut terhadap penanganan kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 oleh Kejari Klaten.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, PN Klaten telah menetapkan sidang perdana gugatan praperadilan No.1/pid.pra/2022/PN Kln. Sidang dimulai pukul 09.00 WIB.
Baca Juga : Dana BOS 2019 Klaten untuk Buku Matur Jujur Sebenarnya Bagus, tapi…
Namun, hingga pukul 10.35 WIB sidang tak kunjung dimulai. Perwakilan termohon I, yakni Kajari Klaten dan termohon II, yaitu Kajati Jateng, belum datang ke PN Klaten. Bertindak selaku hakim tunggal dalam sidang perdana praperadilan tersebut Arief Kadarmo.
“Ini masih menunggu sidang perdana dimulai. Alasan kami mengajukan praperadilan karena tidak ada kemajuan secara signifikan [dalam penanganan BOS 2019],” kata Kuasa Hukum penggugat dari LP3HI Solo, Utomo Kurniawan, saat ditemui Solopos.com di PN Klaten, Rabu (2/2/2022).
Utomo menyampaikan alasan menggugat Kajati Jateng lantaran dianggap tak melakukan pengawasan dengan optimal. “Kami berharap dari praperadilan ini setidaknya ada perhatian dari Kejari Klaten dan Kejati Jateng untuk fokus menangani kasus ini [dapat dilanjutkan hingga tahap penyidikan],” tutur dia.
Baca Juga : Kasus BOS Mangkrak, ARAKK Diam-Diam Laporkan Kejari Klaten ke Komjak
Kronologi Kasus
Ketua LP3HI Solo, Arif Sahudi, mengungkapkan penanganan kasus BOS 2019 terbengkalai sehingga dinilai merugikan lembaganya selaku pemohon. Ia mendesak penanganan kasus hukum tersebut harus ditindaklanjuti hingga tuntas.
“Ya, hari ini sidangnya. Yang berangkat Mas Utomo,” ujar Arif.
Dalam materi gugatannya, pemohon mencantumkan beberapa fakta hukum. Di antaranya, pengusutan kasus dugaan penyelewengan dana BOS 2019 di Klaten yang berawal dari pencanganan program buku Matur Jujur untuk siswa SD dan SMP, Mei 2019.
Baca Juga : Kasus BOS 2019 Dinilai Mangkrak, Kejari Klaten & Kejati Jateng Digugat
Semula, buku Matur Jujur diserahkan kepada pelajar secara gratis. Belakangan diketahui orang tua siswa harus membayar buku Matur Jujur Rp11.000. Perinciannya, Rp6.000 dari orang tua dan Rp5.000 diambilkan dari BOS.
Seiring waktu berjalan, Kejari Klaten telah memintai keterangan dari 700-an kepala sekolah di Kabupaten Bersinar secara maraton, September 2020. Hingga akhirnya tahap pengumpulan dan bahan keterangan kasus penggunaan dana BOS dianggap rampung.
Namun, Kejari Klaten tak segera melanjutkan kasus tersebut ke tahapan penyidikan. Hal itu berkaitan dengan penetapan tersangka.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
