Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono, menjelaskan sejumlah alasan mengapa dirinya turut memberikan persetujuan diberikannya fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century. Salah satu alasan yang dikemukakan wapres itu adalah terjadinya krisis perbankan pada 2008.
Menurut Boediono, tidak hanya Bank Century yang mengalami kesulitan keuangan saat itu. Bahkan tiga bank BUMN, yang selama ini dianggap kuat, turut meminta suntikan dana kepada pemerintah.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Yang mulia, perbedaan antara bank swasta dan bank BUMN. Bank swasta jika mengalami kesulitan likuiditas harus dibantu bank sentral, namun bank BUMN jika kesulitan likuiditas bisa langsung meminta ke pemerintah,” ujar Boediono di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Boediono mengungkapkan ketiga bank BUMN itu secara total meminta dana sebesar Rp15 triliun kepada pemerintah karena kesulitan likuiditas pada Desember 2008. Boediono menjelaskan ada tiga bank BUMN yang mengalami kesulitan likuiditas saat itu. Namun, wapres tak menyebut nama ketiga bank itu.
“Jumlah dana yang dikucurkan pemerintah untuk tiga bank itu Rp15 triliun,” katanya.
Boediono menerangkan, pada awalnya ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan Bank Century. Pertama, dengan cara menarik surat berharga milik Bank Century dan dicairkan di Indonesia, tetapi hasilnya nihil. Kemudian, mencari bank besar yang mau mendukung permodalan Bank Century. Namun, cara itu juga menemui jalan buntu.
“Satu-satunya instrumen yang ada di Bank Indonesia untuk menangani krisis itu FPJP. Lender of Last Resort kita FPJP,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
