SIDANG DPR: Masa Sidang Ketiga DPR Diperpanjang Sepekan

google img

JAKARTA--Masa sidang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diperpanjang seminggu karena masih ada sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang belum bisa diselesaikan sesuai jadwal.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Di antaranya yang paling krusial adalah RUUK DIY dan RUU Pemilu. Sesuai jadwal seharusnya, deadline RUUK DIY dan RUU Pemilu sudah harus diputus sebelum 5 April. Namun, hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi menyepakati untuk menmbah waktu seminggu. Sehingga, reses DPR yang seharusnya mulai 5 April 2012 akhirnya diundur hingga 13 April 2012.

“Tadi diputuskan rapat pengganti Bamus penambahan waktu sepekan karena ada beberapa RUU penting yang jika tidak diperpanjang akan sulit menyelesaikan,” jelas Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Namun, walaupun masa sidang diperpanjang akan tetapi hingga saat ini tidak ada kejelasan akan pembahasan lanjutan terhadap RUUK DIY. Masih alotnya pembahasan RUUK tersebut diyakini kembali akan meleset dari masa sidang sekarang.

“Kami inginnya perpanjangan masa sidang seminggu ini bisa selesai semuanya. Namun melihat masih belum adanya kata yang mendekat kepada kesepakatan terhadap opsi-opsi bisa saja terjadi pembahasan RUUK DIY molor kembali,” ujar Agus Purnomo, anggota Panja RUUK DIY dari Fraksi PKS di Gedung DPR.

Ia juga mengaku belum mengetahui kapan lagi rapat pembahasan lanjutan terhadap RUUK DIY. “Saya pribadi belum mendapatkan jadwal kapan RUUK akan kembali dibahas,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo di depan anggota DPRD Pemprov DIY beberapa waktu lalu di Gedung DPR Senayan merasa optimistis RUUK DIY akan selesai dalam masa sidang Maret ini. Namun keyakinan tersebut sepertinya tak akan terwujud.

Sementara itu, terkait RUU Pemilu hingga kini masih belum mencapai kesepahaman seperti besaran Parliamentary Threshold (PT), jumlah kursi per dapil, sistem terbuka atau tertutup.

“Semua harus menyesuaikan termasuk yang akan pergi ke daerah tetap di Jakarta seminggu itu untuk UU tidak kami izinkan untuk pemanggilan menteri, jadi diperuntukkan untuk legislasi,” jelas Priyo.