SOLOPOS.COM - Wakil Ketua DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto (kiri) menginspeksi pelayanan publik di UPTPK Sragen, Rabu (20/9/2017). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)

DPRD Sragen menilai layanan UPTPK terkesan menyepelekan warga miskin.

Solopos.com, SRAGEN — Wakil Ketua DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto mendatangi Kantor Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) di kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Rabu (20/9/2017).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Kedatangan politikus Partai Golkar itu untuk menginspeksi secara mendadak pelayanan di UPTPK Sragen itu. Bambang datang langsung menanyakan keberadaan Kepala UPTPK Sragen, Nunuk Sri Rejeki.

Kedatangan Bambang membuat kaget para pegawai UPTPK karena tidak biasa pimpinan DPRD datang sendirian di kantor itu. “Tolong panggilkan Kepala UPTPK. Saya ingin bertemu sekarang juga!” serunya kepada pegawai UPTPK.

“Maaf, Ibu sedang rapat TMMD di Kodim. Mohon menunggu sebentar kami sampaikan,” kata salah satu pegawai.

Bambang menunggu kedatangan Nunuk selama beberapa menit hingga akhirnya Bambang menghubungi Komandan Kodim 0725/Sragen Letkol (Arh) Camas Sigit Prasetyo agar mengizinkan Nunuk meninggalkan rapat TMMD untuk kembali ke kantornya.

“UPTPK ini diberhentikan atau dilanjut! Saya pernah protes ke Bupati. Saya lihat seolah UPTPK ini tidak jalan. Banyak komplain masyarakat ke kami tentang pelayanan yang menurun dan tidak bagus. Yang tidak becus itu siapa? Orang-orangnya sama. Apa biar disengaja seperti itu biar [UPTPK] mati dengan sendirinya. Dulu pelayanan ramai sekarang sepi,” ujar Bambang dengan suara keras saat menunggu kedatangan Nunuk.

Dia melanjutkan ada orang sakit yang butuh segera mendapat pertolongan harus menunggu survei dan ternyata tidak segera disurvei. Di pendidikan pun, ujar Bambang, tidak segera ada respons UPTPK.

Jangankan masyarakat yang mengadu, Bambang yang pernah meminta bantuan pendidikan untuk warga miskin juga tidak pernah ada direspons. Atas dasar itulah, Bambang sidak ke UPTPK untuk melihat kondisi riil pelayanan UPTPK.

“Kalau memang [UPTPK] mau dirobohkan ya dirobohkan saja. Tetapi UU kan menjamin orang yang tidak mampu. Tentang pendidikan dan kesehatan mereka menjadi beban pemerintah. Ini bukan masalah payung hukum karena UPTPK sudah menginduk ke Dinas Sosial tetapi pelayanannya masih terkesan setengah hati dan menyepelekan orang miskin. Itulah yang membuat saya tidak terima,” ujarnya.

Nunuk akhirnya datang dan mempersilakan Bambang masuk ke ruang kerjanya. Nunuk segera memanggil anggota staf yang mengurusi seksi pendidikan dan kesehatan. Nunuk menyampaikan aduan tentang orang yang sakit sudah ditindaklanjuti ke rumah sakit.

Sementara untuk program pendidikan, jelas Nunuk, ada 175 pendaftar program beasiswa miskin tetapi baru 120 pendaftar yang sudah disurvei. Setelah survei langsung dimasukkan sistem aplikasi agar transparan.

“Terus terang, UPTPK sekarang kekurangan sumber daya manusia [SDM] karena hanya 11 orang. Survei tetap dilakukan terus sampai selesai,” ujarnya.

Pegawai seksi pendidikan, Yustina, menjelaskan kuota untuk beasiswa miskin itu hanya 20 orang yang diberikan kepada penerima yang benar-benar miskin berdasarkan kriteria kemiskinan dan survei lapangan. Yustina menyatakan pemberian beasiswa itu tidak melihat kedekatan si orang miskin kepada siapa pun tetapi dilihat dari kriteria si miskin.

“Saya sendiri yang harus survei 175 orang pendaftar dengan lokasi yang berbeda dan medan yang berbeda. Sekarang tinggal 55 orang yang masih dalam proses survei. Setelah semua tersurvei, kami baru menentukan siapa yang layak menerima beasiswa itu,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya