Siap-Siap, Pejabat Pemkab Sukoharjo Segera Dimutasi
ilustrasi mutasi pejabat. (Solopos-Dok)

Solopos.com, SUKOHARJO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo segera menggelar mutasi pejabat aparatur sipil negara (ASN). Selain mengisi kekosongan jabatan ASN karena pensiun, mutasi dilakukan sebagai upaya penyegaran di tubuh Pemkab.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa mengatakan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah rampung menyusun personel penempatan ASN. Hasil tersebut kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam penempatan personel ASN.

"Evaluasi kinerja ASN sudah kami lakukan dari kepala OPD [Organisasi Perangkat Daerah] hingga anggota staf. Hasil evaluasi kinerja ini kami berikan ke bupati sebagai laporan dan pertimbangan untuk mengisi jabatan ASN," katanya ketika berbincang dengan wartawan, Rabu (23/1/2019).

Soal kapan pelaksanaan mutasi itu, Baperjakat menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati termasuk pengisian jabatan ASN apakah promosi maupun demosi menjadi kewenangan penuh bupati dalam mengambil keputusan.

Selama ini, dia mengatakan kekosongan jabatan didominasi pejabat eselon III dan eselon IV. Selain itu jabatan ASN eselon II kini banyak yang diisi pejabat pelaksana tugas (Plt).

Hal ini lantaran ASN bersangkutan memasuki masa purna tugas atau pensiun. “Jadi nanti mutasinya untuk mengisi jabatan yang kosong. Nah paling banyak kosong itu eselon III dan IV," katanya.

Agus tak memungkiri selain mengisi kekosongan jabatan ASN, mutasi juga sesuai hasil evaluasi kinerja masing-masing abdi negara tersebut. Agus mengatakan banyak kasus ASN melakukan tindakan indisipliner dalam bekerja, contoh kasusnya telat masuk kerja hingga tidak mengikuti apel setiap pagi.

Beberapa ASN bahkan telah dipanggil Baperjakat lantaran tidak mengikuti apel secara berturut-turut. ASN tidak disiplin ini kemudian dimintai klarifikasi.

Beberapa di antaranya diberi surat peringatan (SP). Namun Agus tak memerinci lebih jauh jumlah ASN yang indispliner.

"Kami berharap ASN mampu meningkatkan kedisplinan dalam bekerja. Saat ini, kami terus berupaya meningkatkan kinerja ASN," katanya.

Selama ini Pemkab mengandalkan mesin presensi finger print untuk mengukur kerja ASN. Finger print dinilai mampu mengukur perilaku ASN terutama berkaitan dengan kedisiplinan, seperti tingkat kehadiran dan keterlambatan.

Presensi dengan sistem finger print ini mulai diberlakukan sejak 2 Januari lalu dan efektif menekan aksi bolos ASN. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo Joko Triyono mengatakan ASN tak bisa lagi mengakali presensi atau tingkat kehadirannya di kantor.

Setiap ASN yang masuk kerja dan pulang kerja wajib melakukan presensi melalui alat finger print di beberapa lokasi di perkantoran Pemkab.

"Jadi akan ketahuan ASN mana yang sering telat ngantor dan pulang cepat. Karena sekarang semua lebih terpantau dengan sistem finger print," katanya.

Bagi ASN yang terlambat datang dan pulang tidak sesuai dengan ketentuan akan dijatuhi sanksi hingga pemotongan tambahan penghasilan (tamsil). Sistem yang digunakan pun terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki semua ASN, berupa telegram.

"Jadi setelah mereka absen, akan langsung ada pemberitahuan melalui telegram itu," katanya. Sistem ini dinilai manjur menekan aksi ketidakdisiplinan ASN.

Avatar
Editor:
Suharsih


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom