SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Penetapan anggaran tak masuk akal sering terjadi di DPR. Mulai dari ruang rapat Rp 20 miliar, toilet, hingga makanan rusa yang dianggap terlalu berlebihan. Buruknya praktik penyusunan anggaran membuat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang berisi birokrat dan PNS dinilai harus segera direformasi total.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril menilai Setjen DPR sama saja dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Menurut Oce, seharusnya BURT juga ikut mengawasi kerja Setjen, tetapi selama ini tidak berjalan. Setjen DPR yang berjalan tanpa pengawasan, menurutnya, berpotensi menimbulkan perilaku koruptif. Oce pun menantang Ketua DPR Marzuki Alie mebuktikan ucapannya untuk memecat Sekjen DPR Nining Indra Saleh.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengusut dugaan korupsi anggaran renovasi DPR yang tidak wajar. KPK juga diminta memeriksa BURT DPR dan Setjen DPR.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang memaparkan BURT memiliki tiga tugas, yakni membahas rancangan anggaran internal DPR bersama Setjen, melakukan pengawasan terhadap Setjen, dan melakukan evaluasi. Sebastian mencurigai ada permainan antara BURT dan Setjen DPR, menyusul lolosnya anggaran internal DPR yang bernilai miliaran rupiah. [dtc/rda]