Setiap Jumat, PNS Jateng Dilarang Gunakan Kendaraan Bermotor

PNS Jateng dilarang menggunakan kendaraan bermotor di hari Jumat.

Solopos.com, SEMARANG – Pegawai negeri sipil (PNS) di Provinsi Jawa Tengah dilarang menggunakan kendaraan bermotor saat berangkat kerja setiap Jumat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi pencemaran udara dari emisi gas buang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kebijakan ini perlu disosialisasikan, saya tidak ingin menjadi SK yang mati [tidak dilaksanakan] dan saya ingin diberlakukan setelah SK (surat keputusan) berjalan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (19/10/2015).

Pelarangan penggunaan kendaraan bermotor oleh PNS Pemprov Jateng seperti dilaporkan Antara, Senin, termasuk kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Kebijakan ini tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah bernomor 55/54 Tahun 2015 tentang Penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor bagi Instansi Pemprov Jateng Tahun 2015-2020.

Poin ketiga huruf a dan b pada SK Gubernur Jateng itu disebutkan kendaraan dinas boleh digunakan jika PNS mendapat tugas di luar lingkungan kerja dan telah memperoleh persetujuan atasan masing-masing.

Pada poin keempat huruf a dijelaskan untuk triwulan pertama setelah penetapan SK, hari tanpa motor dilaksanakan oleh jajaran PNS Pemprov Jateng pada hari Jumat pekan keempat di setiap bulannya, untuk triwulan kedua kebijakan itu dilaksanakan pada hari Jumat pekan ketiga dan keempat setiap bulannya, sedangkan pada triwulan ketiga dilaksanakan setiap Jumat.

Menurut Ganjar, penerbitan SK tersebut didasarkan pada sejumlah aturan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Saat ini, kata Ganjar masih dibahas alat transportasi apa yang akan digunakan oleh jajaran PNS untuk berangkat dan pulang bekerja setiap Jumat agar tidak mengganggu kinerja yang bersangkutan.

“Bisa saja nanti sehari PNS ngantor memakai sepeda atau kemungkinan aturan lalu lintas pada ruas jalan tertentu,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

Terkait dengan pelarangan PNS berangkat kerja menggunakan kendaraan bermotor setiap Jumat itu, Ganjar meminta masukan dari berbagai kalangan masyarakat agar salah satu kebijakan Pemprov Jateng dapat berjalan optimal.