SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

JAKARTA—Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak Sekretariat Gabungan (Setgab) untuk melakukan pertemuan guna membahas RUU Pemilu. Salah satu poin utama yang harus dibahas adalah masalah Parliamentary Threshold (PT).

“Fraksi-fraksi yang terhimpun di Setgab apa bisa sepakat dalam satu pandangan. Kalau tidak, memang keberadaan Setgab tidak ada makna. Koalisi itu harusnya menyamakan persepsi terkait isu-isu krusial,” ujar Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Lukman mengatakan, wacana pembentukan koalisi poros tengah muncul sebagai opsi alternatif apabila di antara partai-partai koalisi tidak mengalami titik temu mengenai PT tersebut.

“Poros tengah hanya bentuk akibat kalau memang eksistensi Setgab tidak bisa dipertahankan. Jadi keberadaan Setgab memang sangat tergantung bagaimana pembahasan RUU Pemilu,” jelasnya.

Lebih lanjut Lukman mengatakan, PPP yakin jika pembahasan PT nanti akan menemui kesepakatan. Untuk itu dia berharap penentuan PT itu hanya sebesar 3%.

“Saya memiliki optimisme partai-partai memiliki kearifan memaklumi pluralitas, tidak bisa dipaksakan dengan PT tinggi dan poros tengah adalah keniscayaan jika tidak ada titik temu,” ujarnya.

Saat ini sedang menjadi perdebatan terkait besaran PT karena UU Pemilu direncanakan direvisi. Partai politik papan atas menginginkan PT lebih dari tiga persen, sedangkan pemerintah mengusulkan empat persen.

Partai politik papan tengah merasa berat dengan besaran PT lebih dari tiga persen. Kabarnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah berkomunikasi informal untuk membendung hegemoni partai besar dalam menentukan angka PT.

Lukman juga yakin perbedaan pendapat soal PT bisa ditemukan jalan keluarnya. Semua partai politik, terutama yang masuk dalam koalisi SBY-Boediono, dapat duduk bersama.

“Semua parpol harus duduk bersama, meletakkan alasan masing-masing, dan melihat realitas atas dasar kebersamaan. Bukan atas dasar subjektivitas kepentingan parpolnya masing-masing,” tegasnya.(Harian Jogja/Wahyu Kurniawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya