Solopos.com, SOLO — Setelah harga telur ayam yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi beberapa waktu terakhir, kini giliran cabai yang menunjukkan peningkatan harga. Selain itu bawang merah juga menunjukkan kenaikan harga.
Berdasarkan informasi harga yang diunggah di hargapangan.id, pada Selasa (6/9/2022), harga telur ayam ras telah menunjukkan adanya penurunan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Di Solo, harga telur ayam ras pada Selasa sekitar Rp26.900/kg. Harga tersebut sudah turun, sebab sebelumnya sempat mencapai Rp29.500/kg.
Namun kini beberapa jenis cabai menunjukkan peningkatan harga. Harga cabai rawit merah di Solo, pada website tersebut terlihat cukup fluktuatif. Tapi sejak Senin (5/9/2022), harga komoditas tersebut mengalami peningkatan dari Rp45.750/kg menjadi Rp55.250/kg.
Pada cabai merah keriting juga mengalami kenaikkan harga dari sebelumnya pada akhir Agustus 2022 sekitar Rp49.250/kg menjadi Rp65.000/kg per Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: Demo BBM di Tugu Kartasura, PMII Sukoharjo juga Minta Pemkab Cabut Izin PT RUM
Sedangkan untuk jenis cabai merah keriting dari harga sekitar Rp53.750/kg pada 31 Agustus 2022 menjadi sekitar Rp75.000/kg pada Selasa (6/9/2022). Jenis cabai rawit hijau, dari Rp20.750/kg pada 31 Agustus 2022 menjadi Rp24.750/kg pada Selasa.
Di sisi lain, harga komoditas lain seperti bawang merah ukuran sedang juga mengalami kenaikan harga. Dalam lima hari terakhir, kenaikan harga bawang merah ukuran sedang di Solo terjadi empat kali.
Pada 31 Agustus 2022, harga komoditas tersebut sekitar Rp27.250/kg. Kemudian pada 2 September 2022 meningkat menjadi Rp29.000/kg. Sehari setelahnya naik lagi menjadi Rp29.500/kg dan pada Selasa menjadi Rp31.250/kg.
Baca Juga: 2.000 Buruh Kepung Gedung DPR Tolak Kenaikan Harga BBM
Penguatan Cadangan Pangan Nasional
Sementara itu, Badan Pangan Nasional menekankan bahwa penguatan cadangan pangan nasional menjadi kunci dalam menghadapi krisis pangan dan inflasi.
“Terselenggaranya cadangan pangan pemerintah akan berdampak pada stabilisasi pasokan dan harga pangan, apabila harga pangan stabil maka inflasi dapat ditekan. Selain itu, cadangan pangan pemerintah juga memiliki fungsi intervensi keadaan darurat seperti bencana alam dan bencana sosial,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/9/2022) seperti dilansir Antara.
Arief mengatakan apabila ketersediaan pangan dalam negeri telah cukup maka Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dapat dimanfaatkan secara lebih lanjut untuk bantuan internasional.
Di tengah dinamika global yang menimbulkan ancaman krisis pangan, di mana saat ini setiap negara berusaha mengamankan cadangan pangan masing-masing, sudah seharusnya pemetaan dan pendataan cadangan pangan nasional dilakukan secara lebih mendetail dan terencana.
Baca Juga: Tegas Menolak, PKS Solo Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM
Bahkan untuk memastikan pemerataan, pemerintah daerah harus sudah memiliki data pasti mengenai berapa stok dan kebutuhan pangan harian untuk daerahnya.
“Dari level pusat hingga desa harus memiliki data berapa cadangan pangan yang dimiliki, dengan begitu bisa kita lihat ketercukupannya. Apabila kurang, dapat dilakukan intervensi penyaluran CPP dan pengiriman antardaerah. Badan Pangan Nasional siap memfasilitasi langkah tersebut,” kata Arief.
Adapun jenis CPP yang harus dipastikan ketersediaannya meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, cabai, bawang, daging unggas, daging ruminansia, telur unggas, minyak goreng, dan ikan.
Fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi salah satunya disebabkan oleh ketersediaan cadangan pangan yang dikuasai pemerintah baru tersedia untuk komoditas beras.
Baca Juga: Geruduk Kantor Gubernur Jateng, Ini Tuntutan Mahasisa & Buruh
Untuk itu Badan Pangan Nasional mendorong untuk menambah jumlah dan jenis komoditas pangan yang dijaga level stok dinamisnya. Pemenuhan CPP tersebut akan melibatkan BUMN seperti Bulog, Holding Pangan ID FOOD, serta Holding Perkebunan PTPN.
“Sementara itu, untuk pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), selain melalui BUMN, kami akan mendorong peningkatan peran BUMD dan BUMDes. Untuk itu, saat ini sangat penting setiap daerah memiliki BUMD yang bergerak dalam bidang pangan,” kata Arief.
Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab NFA. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
