Setelah Pengampunan Berakhir

PPS dan program pengampunan sejenis dapat menurunkan moral pembayar pajak yang akhirnya memengaruhi kepatuhan.

 Timon Pieter (Solopos/Istimewa)

SOLOPOS.COM - Timon Pieter (Solopos/Istimewa)

Solopos.com, SOLO —┬áProgram Pengungkapan Sukarela (PPS) telah berakhir pada 30 Juni 2022. Program yang popular dengan sebutan tax amnesty jilid II itu berlangsung selama enam bulan. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan realisasi penerimaan pajak dari program ini senilai Rp61,01 triliun yang diikuti 247.918 wajib pajak (WP).

Ada 82.456 surat keterangan yang diterbitkan dari kebijakan I dan 225.603 surat keterangan dari kebijakan II. Jumlah surat keterangan tidak mencerminkan jumlah WP yang ikut PPS. Ini karena satu WP dapat mengikuti dua kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari satu kali.

PromosiBorong Penghargaan, Tokopedia Jadi Marketplace Favorit UMKM

Nilai harta bersih yang diungkapkan WP senilai Rp594,82 triliun. Nilai ini didominasi harta bersih dari kebijakan I senilai Rp399,61 triliun dan harta bersih dari kebijakan II senilai 195,21 triliun. Selanjutnya, nilai harta bersih dari deklarasi dalam negeri senilai Rp498,88 triliun dan nilai harta bersih dari repatriasi senilai Rp13,70 triliun.

Dari deklarasi luar negeri, nilai harta sebanyak Rp59,91 triliun dan nilai harta bersih dengan komitmen investasi senilai Rp22,34 triliun. Dari jenis harta bersih, lima besar jenis harta adalah uang tunai Rp263,15 triliun, harta setara kas lainnya Rp75,43 triliun, tabungan Rp59,97 triliun, deposito Rp36,44 triliun, dan tanah/bangunan Rp26,35 triliun.

Khusus untuk harta bersih dari luar negeri yang dideklarasikan maupun direpatriasi, yang terbanyak berasal dari Singapura, disusul Kepulauan Virgin Britania Raya, dan Hong Kong. Sementara itu, jumlah terbanyak WP berasal dari Singapura, Australia, dan Hong Kong.

Mencermati PPS, ada beberapa hal yang menarik dibahas. Pertama, bagaimana mengukur kesuksesan program ini. Secara historis, ada tiga alasan diadakannya program pengampunan pajak yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan PPS. Ketiganya adalah mendapatkan penerimaan pajak dalam waktu singkat, meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan, serta merangsang repatriasi dana dan meningkatkan investasi untuk sektor-sektor tertentu.

Tujuan PPS dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela WP. PPS memberikan kesempatan kepada WP untuk secara sukarela mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dengan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan, baik dalam program tax amnesty atau SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2016-2020.

Secara nominal, PPS menghasilkan penerimaan negara Rp61,01 triliun. Namun, capaian PPS ini terlalu dini disimpulkan sebagai keberhasilan/kegagalan apabila semata-mata dikaitkan dengan PPh final. PPS adalah fasilitas yang diberikan kepada WP. Karena itu, perlu diperhitungkan beberapa komponen biaya berupa biaya administratif pelaksanaan PPS dan penerimaan pajak yang seharusnya didapatkan dengan penerapan ketentuan pajak apabila PPS tidak dilaksanakan.

Dalam berbagai kesempatan, DJP maupun Kemenkeu menegaskan PPS tidak mematok target peserta PPS maupun penerimaan dalam jumlah rupiah. Yang disasar tetap tujuan utamanya, yakni pasca-PPS kepatuhan sukarela WP meningkat. Karena itu, sukses atau tidaknya PPS harus dilihat dalam kerangka waktu yang lebih panjang.

Selanjutnya, berapa besar potensi pajak yang timbul dari aset-aset yang masuk ke dalam sistem perpajakan melalui PPS. Dari data statistik PPS, harta bersih didominasi oleh uang tunai yang secara teoritis sulit atau tidak dapat diprediksi potensi pajaknya. Sementara itu, jenis harta lain seperti investasi dan aset tetap seperti tanah dan bangunan merupakan harta yang berpotensi menghasilkan objek pajak baru.

Pasca-PPS

Dalam jangka menengah, faktor selanjutnya yang tidak kalah penting adalah seberapa besar PPS memengaruhi moral pembayar pajak. PPS dan program pengampunan sejenis dapat menurunkan moral pembayar pajak yang akhirnya memengaruhi kepatuhan. Apabila WP yang tidak patuh memprediksi program sejenis akan diadakan kembali di masa mendatang, maka ketidakpatuhan semakin besar. Di sisi lain, WP yang patuh juga akan kehilangan kepercayaan terhadap otoritas pajak sehingga mengurangi insentif untuk tetap patuh, karena menganggap pemerintah tidak bersikap adil (Alm, McKee, and Beck, 1990).

Kedua, dari komposisi harta bersih yang diungkapkan peserta PPS didominasi oleh harta bersih peserta pengampunan pajak 2016-2017 (kebijakan I). Ini bisa diartikan bahwa ada perubahan perilaku WP dalam memandang kemampuan otoritas pajak mendeteksi ketidakpatuhan. Selain itu, risiko untuk tidak sepenuhnya mengungkapkan harta pada program pengampunan pajak dipersepsikan menjadi lebih besar. Persepsi menguatnya kemampuan administrasi pajak dan meningkatnya risiko ketidakpatuhan menjadi salah satu kunci peningkatan kepatuhan WP (Das-Gupta and Mookherjee, 1996).

Ketiga, asal harta bersih yang dideklarasikan dan dipatriasi didominasi negara-negara tax haven (surga pajak), seperti Singapura, British Virgin Island, dan Hong Kong. Ini menjustifikasi upaya untuk terus memerangi praktik penggerusan keuntungan dan penggerusan laba oleh WP. UU HPP sudah memberikan dasar hukum bagi DJP terkait asistensi penagihan pajak global, pengaturan instrumen pencegahan penghindaran pajak, dan pengaturan konsensus pemajakan global.

Keempat, masih rendahnya minat penempatan harta bersih untuk tujuan investasi menggambarkan masih kurang atraktifnya investasi yang ditawarkan melalui skema PPS. Pemerintah menyediakan tiga bentuk investasi khusus bagi WP dalam rangka PPS, yaitu surat berharga negara, investasi sektor hilirisasi, dan investasi sektor energi terbarukan.

Skema tarif PPh final PPS yang rendah belum mampu memaksimalkan investasi yang diprioritaskan. Faktor penentu investasi bukan hanya tarif pajak, tetapi secara umum adalah stabilitas politik, makroekonomi, dan regulasi suatu negara (Global Investment Competitiveness Report 2019/2020).

Baer dan Le Borgne (2008) mengingatkan program pengampunan seperti PPS hanya berefek terbatas dalam memengaruhi kepatuhan WP apabila tidak disertai kombinasi kebijakan lain. Hal ini terjadi karena PPS memfasilitasi WP untuk membetulkan atau mengungkapkan kesalahan masa lalu dan tidak memengaruhi perilaku WP. Selama WP menganggap keuntungan menghindar pajak jauh lebih besar daripada biayanya, maka penghindaran pajak akan terus terjadi.

Perubahan perilaku WP akan terjadi apabila PPS dilanjutkan dengan pembenahan administrasi perpajakan dan peningkatan kapasitas otoritas pajak. Saat ini, DJP sedang dalam membenahi sistem administrasi perpajakan, termasuk berbagai proses bisnis inti melalui pembaruan sistem administrasi perpajakan. PPS bukanlah solusi temporer atas kelemahan fundamental dalam administrasi perpajakan, tetapi transisi menuju sistem perpajakan dengan penegakan hukum pajak yang lebih tegas (Macho-Stadler, Pau, and Perez-Castrillo, 1999).

PPS telah berakhir, namun bagi DJP dan WP ini adalah awal bagi era baru. Reformasi perpajakan diharapkan menghasilkan sistem yang kuat, akuntabel, dan transparan. Didukung dengan data dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, kepatuhan WP diharapkan akan meningkat. Setelah mengikuti PPS, WP seharusnya secara konsisten melaporkan semua kewajiban perpajakannya. Risiko ketidakpatuhan akan menjadi lebih besar seiring meningkatnya kemampuan otoritas pajak dalam melayani WP dan menegakkan hukum pajak.

Esai ini ditulis oleh Timon Pieter, Penyuluh Pajak Ahli Madya di Kanwil DJP Jateng II.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

    Espos Plus

    Mengenal Perempuan Pencetus Kali Pertama Teori Pemanasan Global

    + PLUS Mengenal Perempuan Pencetus Kali Pertama Teori Pemanasan Global

    Banyak perempuan di dunia sains yang wafat tanpa menyaksikan masyarakat modern hidup dengan memanfaatkan dan mengakui kontribusi mereka. Eunice Newton Foote (1819-1888) adalah pencetus kali pertama teori pemanasan global.

    Berita Terkini

    Citayam dan Pemberdayaan

    Dengan hadirnya fashion week SCBD, citra kawasan Sudiman seperti sedang dikonstruksi ulang.

    APG dan Keadilan Sosial

    Perlu afirmasi untuk membuka potensi para penyandang disabilitas, dan pesta olahraga dengan konsep para games adalah wujud afirmasi itu.

    Setelah Pengampunan Berakhir

    PPS dan program pengampunan sejenis dapat menurunkan moral pembayar pajak yang akhirnya memengaruhi kepatuhan.

    Pengenalan Lingkungan Sekolah

    Terkadang siswa senior memandang rendah siswa baru, merasa sok kuasa, gila hormat, dan memiliki misi balas dendam.

    Ambiguitas Penganut Agama dalam Politik

    Pertanyaannya, apakah stigma Geertz terhadap para kaum abangan dilandasi oleh kepentingan secara politis?

    Bukan Ecek-Ecek

    Tampak jelas, Indonesia memiliki banyak "anomali positif" bila disandingkan dengan kondisi global hari-hari ini. Bukan hanya perdagangan internasional yang moncer. Kinerja investasi Indonesia dan sejumlah indikator makroekonomi lainnya juga relatif kinclong.

    Reformasi Pajak dan Pemulihan Ekonomi

    Tidak sedikit pelaku usaha yang tidak berbasis digital diuntungkan pandemi Covid-19 tetapi tidak terpantau sistem perpajakan karena informal dan menggunakan teknologi lintas negara.

    Untuk CFD yang Lebih Baik

    CFD merupakan alternatif intensifikasi kecukupan ruang terbuka olahraga khususnya bagi masyarakat perkotaan.

    Merancang Keyakinan Kelas

    Dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah.

    Nisan Sejarah Taman Siswa

    Kabar sekolah dasar negeri yang tidak mendapatkan murid baru menunjukkan jurang nyata antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

    Mengendalikan Politik Dinasti

    Dalam konteks munculnya berbagai politik dinasti, masyarakat seolah-olah menormalisasi praktik tersebut.

    Bangkit dengan Koperasi dan UMKM

    Koperasi bisa bergerak di sektor pangan, pariwisata, pemenuhan kebutuhan kaum milenial, multipihak, kebutuhan sekunder, maupun produk unggulan daerah.

    Permainan Bodong di Arena Nyata

    Mereka yang mendirikan aplikasi berkedok investasi bodong menciptakan permainan dan mengeksplorasi kesenangan dasariah manusia, yang haus akan kemenangan.

    Pembuktian Pidana Cagar Budaya

    Seyogyanya, kepemilikan cagar budaya bisa langsung dikuasai oleh pemerintah sehingga memudahkan pengawasan maupun perlindungan.

    Kurikulum Berubah atau Berkembang?

    Tentunya kita tidak ingin hanya sekadar menjadi insan A(mati), T(iru), P(lek).

    Dhuafa Entrepreneur

    Gagasan mencegah penyelewengan dana filantropi. Itu bisa dicegah jika ada pembentukan lembaga pengawas semacam OJK jadi para penderma semakin yakin apa yang ia berikan bisa tepat sasaran.