Setelah Kebijakan Zonasi, Ini Prediksi Calon Menteri Pendidikan Jokowi

Solopos.com, JAKARTA — Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan terdapat sejumlah kementerian yang secara tradisi tidak pernah diberikan kepemimpinannya kepada kader partai. Di antaranya adalah posisi Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan.

“Ada posisi di kabinet yang secara tradisi tidak pernah diserahkan kepada perwakilan partai, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan,” kata Ray dalam diskusi bertema Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dia mengatakan Menteri Keuangan biasa dijabat seorang profesional murni. Begitu juga halnya dengan Menteri Pendidikan.

“Menteri Pendidikan secara tradisional biasanya diambil Muhammadiyah. Sektor pendidikan itu harus dikelola murni dengan pendidikan, karena terkait jaminan masa depan generasi anak cucu kita, maka memang sebaiknya dihindarkan dari perwakilan partai,” ujar Ray.

Dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla, posisi Menteri Pendidikan sebelumnya dijabat oleh Anies Baswedan yang kemudian digantikan oleh Muhadjir Effendy yang dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut membuat gebrakan baru dengan menerapkan sistem zonasi sekolah yang bertujuan memeratakan pendidikan.

Terkait komposisi menteri dari partai dan profesional, Ray memperkirakan perbandingannya adalah 60 persen untuk kader partai dan 40 persen bagi non partai. “Tapi bisa juga perbandingannya 70 persen partai, 30 persen non partai,” katanya.

Ray Rangkuti memperkirakan partai-partai politik lebih mengincar sejumlah pos kementerian yang terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Sejak 2010, kementerian yang’ basah’ tidak hanya terkait kementerian ekonomi, tapi juga kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa,” kata Ray.

Pernyataan Ray tentang Kementerian Desa sebagai kementerian “basah” dalam arti adanya peluang partai politik untuk menjaga sekaligus memupuk basis massa melalui program kementerian tersebut.