Madiunpos.com, MADIUN — Polres Madiun Kota belum juga menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan komputer SD-SMP negeri meski penanganan kasus itu sudah berjalan setahun lebih.
Terakhir, sejumlah saksi kembali dipanggil Tim Penyidik Polres Madiun Kota untuk dimintai keterangan mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan komputer SD dan SMP negeri di Kota Madiun.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Kasus dugaan korupsi ini mulai ditangani Polres Madiun Kota pada Maret 2018. Namun, penanganannya terkesan lambat. Kasatreskrim Polres Madiun Kota, AKP Suharyono, mengatakan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan komputer SD dan SMP negeri itu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan.
Namun, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Dia menuturkan ada tujuh orang yang diperiksa dalam kasus ini, mulai dari bendahara sekolah maupun kepala sekolah penerima bantuan komputer itu. Semua keterangan yang disampaikan para saksi ini ditulis dalam berita acara pemeriksaan.
“Kalau kemarin [pemeriksaan sebelumnya] kan baru permintaan keterangan atau interogasi. Sedangkan yang sekarang sudah berita acara pemeriksaan,” kata dia, Selasa (16/7/2019).
Lebih lanjut, penyidik juga meminta keterangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keterangan ahli itu penting karena untuk mengetahui jumlah kerugian negara akibat kasus ini.
Haryono menegaskan penyidik segera menetapkan tersangka setelah mendapatkan keterangan dari para saksi dan keterangan ahli. Kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah pengadaan komputer oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun untuk SD dan SMP negeri di Kota Madiun pada 2016-2017 senilai Rp27 miliar ternyata bermasalah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
