Wonogiri (Espos)–Tahapan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Wonogiri bakal dipersingkat waktunya menjadi hanya enam bulan dari yang diamanatkan dalam undang-undang Pemilu yaitu delapan bulan. Hal itu untuk menyesuaikan dengan anggaran yang terbatas.
Tahapan tersebut akan dimulai pada Mei hingga berakhir pada Oktober mendatang. Kendati waktunya dipersingkat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri memastikan tidak akan ada tahapan yang terabaikan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Saat ini, kami tengah menggodok tahapan program berdasarkan waktu penyelenggaraan. Kesulitan kami adalah, dengan anggaran hanya Rp 13,995 miliar, terpaksa tahapan-tahapan itu berjalan secara abnormal. Kami tidak bisa melaksanakan Pilkada sesuai ketentuan UU, yaitu maksimal delapan bulan, melainkan hanya enam bulan,” ungkap Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/1).
Untuk menyiasati agar semua tahapan bisa terlaksana dalam waktu sesingkat itu, Joko mengatakan nantinya ada beberapa tahapan yang terpaksa dilakukan dalam waktu bersamaan. Misalnya, pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) dilakukan bersamaan dengan pemutakhiran data dan verifikasi dukungan calon bupati (Cabup) dari kalangan independen.
Berdasarkan hasil penggodokan sementara, Joko mengatakan, tahapan Pemilu akan dimulai Mei dan akan berakhir pada Oktober. Pendaftaran Cabup/Cawabup akan dibuka Juni, kampanye pada bulan Juli dan pemungutan suara pada Agustus. Joko berharap usai Pemilu nanti tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berkepanjangan. Sebab, hal itu akan semakin memberatkan dalam hal pembiayaan.
Para penyelenggara Pilkada akan bekerja lebih lama dan itu berarti semakin banyak uang yang diperlukan untuk menggaji mereka.
shs
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
