Solopos.com, BANTUL — Hingga awal September 2021, serapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantul, DIY, masih rendah, berkisar 30%. Hal ini menjadi perhatian Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Bantul. Jangan sampai kondisi tersebut mempengaruhi produtivitas pertanian.
Kepala Bidang Sarana Prasana dan Penyuluhan DP2KP Bantul, Arifin Hartanto, mengatakan serapan pupuk bersubidi di Bumi Projotamansari hingga 31 Agustus 2021 baru mencapai 30 persen. Dari alokasi 9.901,27 ton Urea, baru terserap 3.744, 59 ton.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sedangkan untuk SP-36 dari alokasi 295,69 ton, baru terserap 48,76 ton. Untuk pupuk ZA, dari alokasi 798,91 ton, baru terserap 83,24 ton. Sedangkan untuk NPK, dari 5.094 ton, baru terserap 3.458,85 ton.
Baca Juga: Tak Perlu ke Jepang, Menikmati Mini Tokyo Bisa ke Dlingo Bantul Hlo
“Selain itu, serapan di tiap kapanewon [kecamatan] juga belum merata. Sehingga kemarin kami mulai melakukan pemerataan pupuk di 17 kapanewon yang ada. Harapannya, agar serapannya di tiap kapanewon bisa lebih baik,” katanya, Senin (13/9/2021).
Pemerataan pupuk didasarkan kepada rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) agar produktivitas lahan pertanian terjaga. Dari rekomendasi itu, diketahui ada penurunan dosis penyaluran pupuk bersubsidi di tiap hektare. Khusus untuk Urea yang digunakan pada lahan padi mengalami penurunan dari 300 kilogram per hektare menjadi 200 kilogram per hektare.
Diakui Arifin, adanya perbedaan rekomendasi pemupukan dari tahun lalu membuat sebagian petani kaget. Meski begitu, hal itu bisa menjadi sarana edukasi karena menggunakan pupuk urea berlebihan. Mengingat dampaknya pada unsur yang terkandung dalam tanah sehingga mempengaruhi pertumbuhan.
Baca Juga: Harga Telur Anjlok Harga Pakan Naik, Peternak Bantul Merana
“Namun jika petani merasa belum tercukupi kebutuhan pupuknya, kekurangan bisa didapat dari pupuk nonsubsidi,” katanya.
Adapun untuk penyaluran pupuk bersubsidi, Arifin memastikan sesuai aturan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, yang akan mendapatkan pupuk bersubsidi adalah yang menggunakan kartu tani.
DP2KP, lanjut Arifin sejauh ini mencatat jumlah penggunaan program kartu tani di wilayahnya belum maksimal. Dari 49.257 petani terverifikasi, hingga Februari, ada 1.206 kartu tani belum terdistribusi. Artinya hanya ada 48.051 kartu tani yang telah terdistribusi. Arifin menyatakan, rendahnya penggunaan kartu tani karena beberapa kartu mengalami masalah kuota kosong dan data yang ditolak.
“Selain itu, kartu juga belum dipakai karena kebutuhan akan pupuk berbeda-beda,” ucapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
