Serapan Anggaran Minim, KPK Tak Usah Tambah Anggaran!

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai tak perlu tambahan anggaran mengingat serapan anggaran masih rendah karena konflik internal.

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Antara)

SOLOPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Antara)

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai perlu mengevaluasi efektivitas lembaga tersebut terutama dalam pemberantasan korupsi mengingat serapan anggaran uang masih rendah hingga Mei 2021. Namun, minimnya serapan anggaran KPK itu ditengarai karena terkendala masalah internal.

Narasi Institute mencatat daya serap anggaran KPK hingga Mei seharusnya mencapai 45%, nyatanya daya serap KPK hingga Mei 2021 baru mencapai 38,09% atau Rp441 miliar dari Rp1,15 triliun, diduga karena konflik internal. “Daya serap KPK sampai bulan Mei tergolong rendah, ini petanda KPK tidak bekerja dengan baik dalam pemberantasan korupsi,” kata Ekonom Achmad Nur Hidayat sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Narasi Institute.

Baca Juga: BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Pekan Lebaran!

Menurut Achmad, konflik internal tes wawasan kebangsaan atau TWK telah nyata memberikan dampak negatif bagi kelembagaan KPK. Misalkan saja terhambatnya penyiapan prasarana bagi dua deputi baru, yaitu Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat serta Deputi Koordinasi dan Supervisi.

Konflik internal tersebut juga dinilai menghambat pengungkapan kasus korupsi besar seperti korupsi bansos, benur, Jiwasraya, Asabri, dan korupsi di level daerah.

Tak Usah Tambah Anggaran

Dia menilai, jika KPK tidak dapat memberi kepastian perbaikan daya serap, sebaiknya lembaga ini tidak perlu diberikan tambahan anggaran. Dana yang ada lebih baik diberikan ke sektor-sektor yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi tinggi.

“Indonesia butuh pemulihan ekonomi, daya serap yang rendah dapat menghambat pemulihan ekonomi. KPK harus beri kepastian tambahan anggaran 2022 akan diserap dan konflik KPK harus diakhiri,” jelasnya.

Baca Juga: 4 Zodiak Ini Konon Kerap Lari dari Tanggung Jawab

Dia menambahkan persoalan TWK telah menyebabkan kerugian seluruh bangsa Indonesia, berimbas pada terbuangnya energi KPK dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, KPK harus membayarnya dengan mengakselerasi agenda pemberantasan korupsi.

“KPK harus segera move on, hentikan konflik internal dan rendahnya daya serap tidak boleh terjadi lagi apalagi di masa kita butuh pemulihan ekonomi yang cepat,” tuturnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Berita Terkait

Berita Terkini

Di Tengah Pandemi Covid-19 Pelanggan Indihome Tumbuh 12 Persen

Tumbuhnya bisnis internet plat merah ini seiring dengan kebutuhan masyarakat akan internet di masa pandemi.

Tak Rukun, Bupati Bojonegoro Bagi-Bagi Bansos Disidak Wakilnya Sendiri

Bahkan ada kejadian lucu saat kegiatan sang bupati disidak oleh wakilnya sendiri.

Kena! Bupati Koltim Ditangkap Saat Hendak Ubah Tempat Transaksi Suap

Saat hendak meninggalkan rumah dinas itulah tim KPK langsung menangkap Bupati, Anzarullah dan beberapa ajudan.

Diduga Terima Rp2 Miliar, Irjen Pol Napoleon Jadi Tersangka Pencucian Uang

Penyidik menemukan aliran dana senilai Rp 2 miliar dari suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Kebangeten! Baru Tiga Bulan Menjabat Sudah Korupsi, Dana Bencana Lagi....

Andi Merya bersama Kepala BPBD Koltim, Anzarullah pada Maret/Agustus 2021 menyusun proposal dana rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana.

Pengamat Nilai Langkah PSI Menyerang Anies Baswedan Naif

Semua tokoh siapapun dia tidak hanya Anies ada plus dan minusnya.

Gilaa...Jadi Lahan Korupsi Alex Noerdin Cs., Masjid Sriwijaya Tak Selesai Dibangun

Alex Noerdin disebut menerima aliran dana Rp2,4 miliar terkait proyek pembangunan masjid.

Terlalu! Alex Noerdin Juga Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Masjid

Alex Noerdin disebut menerima aliran dana Rp2,4 miliar terkait proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

Update Covid-19 Hari Ini: Kasus Positif 2.720, Jatim Masih Terbanyak

Jawa Timur menyumbang kasus terbanyak pada hari ini yaitu 295 kasus.

Luhut Ingin Bagikan Uang Denda Rp100 Miliar dari Aktivis untuk Papua

Semestinya Luhut cukup menyampaikan klarifikasi atas penyampaian riset yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia.

Jokowi Ingatkan Vaksinasi dan Prokes Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Presiden Jokowi mengatakan fokus pemerintah dalam  penanganan pandemi Covid-19 yaitu  percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan.

3 Menteri Teken SKB, Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Muhadjir Effendy menuturkan penetapan libur nasional dan cuti bersama tetap berdasarkan perkembangan pandemi Covid-19.

Emerson Yuntho Keluhkan Pungli di Samsat, Mahfud Md: Konkret Saja, Sebut!

Menko Pohukam Mahfud Md minta Emerson Yuntho untuk menyebut nama samsat yang masih melakukan praktik pungli agar bisa ditindak.

Tahun Depan Tak Ada Lagi BST Rp300.000/Bulan Lur

Mensos Tri Rismaharini mengisyaratkan tak akan ada lagi bantuan sosial tunai (BST) pada tahun depan.

Posko PPKM Desa Kunci Pelihara Disiplin Prokes

Kesadaran memelihara disiplin protokol kesehatan perlu partisipasi masyarakat dan peran posko PPKM di desa/kelurahan. Penurunan kasus yang terjadi beberapa pekan terakhir diyakini sebagai hasil kerja kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dari darurat hingga level 1-4.

Luhut Juga Gugat Haris Azhar dan Fatia Rp100 Miliar, Pengacara: Tidak Bermartabat!

Selain melaporkan ke polisi, Luhut Pandjaitan juga mengugat perdata Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti senilai Rp100 miliar.