Seragam Batik PNS Rawan Korupsi

Solopos.com, SOLO--Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Solo menilai pengadaan seragam batik baru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo senilai Rp5 miliar rawan korupsi.

Menurut Pegiat Pattiro, Alif Basuki kepada solopos.com, Rabu (10/10/2013), pengadaan seragam batik baru bagi PNS harus dilihat dari urgensi kebutuhan. Pihaknya menilai pengadaan seragam batik belum perlu jika dibebankan pada APBD. Pengadaan seragam justru dinilai rawan korupsi lantaran bernilai sangat fantastis.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

“Pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan seragam batik itu sangat rawan korupsi dari proses lelang hingga pemenang lelang. Apalagi anggarannya sangat besar sampai Rp5 miliar,” ujarnya.

Alif mengatakan sudah semestinya anggaran pengadaan seragam baru PNS tidak dibebankan pada APBD. Melainkan, imbuh dia, dibebankan kepada masing-masing pegawai. Apalagi selama ini PNS sudah menggunakan seragam batik sendiri. “Nanti tinggal dikoordinir saja pakaiannya seperti apa. Jadi tidak bebani APBD, tapi beli sendiri,” katanya.

Alif menilai alokasi anggaran pengadaan seragam sudah selayaknya dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Seperti halnya, dia mencontohkan penambahan alokasi anggaran Posyandu yang selama ini minim. Namun demikian, hal ini tinggal menunggu bagaimana komitmen Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo dalam melaksanakan program kerja untuk kesejahteraan rakyat.

Alif berharap ada keterbukaan dan transparasi pelaksanaan pengadaan seragam PNS. Hal ini sekaligus untuk mengantisipasi adanya praktik korupsi dalam pengadaan seragam tersebut.

Sementara terpisah Tokoh masyarakat Pasar Kliwon, H.M Sungkar, mengatakan pengadaan seragam baru bagi PNS merupakan pemborosan anggaran. Pihaknya meminta Pemkot maupun DPRD untuk membatalkan pengadaan seragam baru tersebut. Menurutnya, alokasi anggaran pengadaan seragam baru bisa dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan sampah maupun petugas perlindungan masyarakat (Linmas).

“Mereka [Linmas dan petugas sampah] kesejahteraannya masih rendah. Harusnya itu yang dipikirkan bukan malah membeli seragam PNS,” tuturnya.

Sungkar menuturkan alokasi anggaran pengadaan seragam baru ssenilai Rp5 miliar sangat tidak realistis. Dana tersebut dinilai sangat membebani APBD yang notabene masih banyak pos anggaran terkait kesejahteraan rakyat yang minim.

“Pemkot jangan serta merta memenuhi kebutuhannya terus menerus, tapi kepentingan rakyat diabaikan. Ini yang harus dipikirkan,” tegasnya.