Solopos.com, SOLO — Kalangan DPRD Solo sepakat terkait wacana penambahan penggunaan seragam batik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Solo. Hanya, persoalan pengalokasian anggaran melalui APBD guna penambahan seragam tersebut dinilai pemborosan dan tak perlu dilakukan.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), Supriyanto, secara tegas menolak rencana pengalokasian dana dari APBD 2014 guna pengadaan seragam batik bagi para PNS.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sebelumnya, Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mewacanakan pengadaan seragam batik tersebut melalui APBD senilai Rp5 miliar.
“Jelas kami tolak. Itu bukan instruksi untuk seragam batik. Tetapi, sekadar imbauan untuk mengenakan batik bagi para PNS,” kata Supriyanto saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Selasa (8/10/2013).
Disampaikannya, pengadaan seragam batik tersebut bukan urusan urgen. Terlebih, belanja pegawai di pemkot saat ini masih mencapai 60% dari keuangan daerah. Pihaknya menilai alokasi anggaran hingga Rp5 miliar lebih baik dialokasikan ke kebutuhan lain.
“Jangan dimanjakan dengan hal-hal semacam itu. Masih banyak kebutuhan lain yang mendesak untuk mendapat alokasi anggaran,” ungkapnya.
Supriyanto menilai penambahan hari penggunaan baju batik bagi PNS di lingkungan pemkot tak jadi soal. Tetapi, penambahan hari menggunakan baju batik tak lantas diseragamkan bagi seluruh PNS.
“Kami sepakat kalau memang ditambah hari penggunaan seragam batik. Tetapi tidak perlu diseragamkan, yang penting pakai baju batik saja. Tidak perlu dianggarkan di APBD. Itu kan bisa dikondisikan dari masing-masing PNS. Nanti Wali Kota tinggal mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenakan baju batik pada hari yang ditentukan,” papar dia.
Dijelaskannya, batik merupakan pakaian sehari-hari masyarakat Solo. Pengadaan secara pribadi untuk pakaian batik dinilai tak bakal memberatkan para PNS.
Wakil Ketua Komisi I, Dedy Purnomo, mempersilakan terkait wacana pengadaan seragam batik bagi PNS melalui APBD 2014.
“Tetapi, dalam bentuk pengajuan pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dari SKPD wacana itu belum masuk,” ungkap dia.
Dijelaskannya, Komisi I bakal mengkaji urgensi pengalokasian anggaran untuk pengadaan seragam batik bagi PNS.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
