SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Sepak Bola Indonesia diwarnai dengan pemerintah yang ingin mencabut pembekuan PSSI.

Solopos.com, JAKARTA – Pertemuan sejumlah pihak telah dilakukan untuk membahas pencabutan pembekuan PSSI. Pertemuan itu melibatkan Menpora Imam Nahrawi, Ketua Komite Ad Hoc Agum Gumelar, Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kabarnya pembekuan PSSI berpeluang untuk dicabut. Imam Nahrawi sendiri menyebut saat ini masalah tersebut masih dikaji. Namun keputusan akan diputuskan dalam waktu dekat setidaknya satu hingga dua hari ke depan, sesuai dengan perintah Presiden.

“Dalam waktu satu sampai dua hari akan kami putuskan [soal pencabutan pembekuan PSSI]. Kami diberi kesempatan untuk mengaji dari aspek hukum, dari aspek politis, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dulu pernah disampaikan oleh FIFA di hadapan Presiden, tapi dalam 1-2 hari ini pasti akan kami sampaikan,” ungkap Imam seperti dikutip dari Detik.com, Rabu (24/2/2016).

PSSI dibekukan Pemerintah pada April 2015 lalu setelah organisasi tersebut tidak mengiraukan tiga surat peringatan yang dikeluarkan Kemenpora. Tiga surat peringatan itu muncul lantaran PSSI tidak mematuhi rekomendasi BOPI soal status kompetisi serta Persebaya dan Arema.

Pembekuan tersebut dinilai FIFA sebagai bentuk campur tangan pemerintah pada kegiatan sepak bola, suatu hal yang sangat diharamkan oleh organisasi yang ketika itu masih dipimpin Sepp Blatter. Pada akhirnya FIFA menjatuhkan sanksi pada Indonesia. Akibatnya Tim Merah Putih tak bisa berlaga di level internasional, begitu juga dengan klub.

“Intinya kita tidak ingin sanksi ini berlanjut, yang kedua kita ingin punya waktu yang panjang untuk menyiapkan tim indonesia berlaga di SEA Games maupun Asian Games. Yang ketiga, ke depan reformasi harus tetap berjalan, akuntabilitas ditingkatkan, pemerintah harus ada dalam bagian yang tidak terpisahkan, baik struktural maupun koordinasi dengan PSSI,” papar Imam.

“Aspek-aspek ini menurut saya yang perlu kita kerjakan dan yang paling penting tadi Presiden menyampaikan harus ada akuntabilitas, harus ada laporan yang riil kepada masyarakat, sehingga mereka tidak hanya disuguhi hiburan, tapi juga mereka belajar bahwa ini adalah industri besar yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjutnya.

“Akuntabilitas itu sebelum kick-off liga atau kompetisi harus jelas. Tentang kontrak pemain, pelatih, dan lain sebagainya, harus jelas. Tidak boleh lagi ada tunggakan gaji pemain, tidak boleh pemain disia-siakan atas nama kebutuhan mereka. Yang kedua setelah selesai kompetisi maupun turnamen itu harus jelas laporan keuangannya, berapa yang didapat kerugiannya berapa, untuk klub berapa, untuk operator berapa ini harus jelas,” imbuh Imam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya