Jakarta (Solopos.com)–Sekitar 50.000 kepala desa (Kades) yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) kembali datang ke Jakarta Senin (20/6/2011) mendatang. Mereka akan berunjuk rasa di beberapa titik di ibukota, dengan berpusat di Istana Merdeka.
Ketua Umum Parade Nusantara, Sudir Santoso mengatakan, 50.000 Kades itu berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, minus DKI Jakarta, Sumatera Barat dan NTT. Kepala desa akan menyuarakan Tiga Tuntutan Keadilan Rakyat Desa (Trikarsa).
Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online
“Aksi kami ini aksi damai. Kami menuntut RUU Desa segera disampaikan ke DPR hari itu juga. Kami juga menuntut Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjangkau dan segera diselesaikannya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” kata Sudir tentang tiga tuntutan pihaknya di Jakarta, Jumat (17/6) kemarin.
Sudir mengungkapkan, 50.000 Kades dari penjuru tanah air akan datang ke ibukota dengan menggunakan 800 bus, 500 mobil pribadi dan 20.000 sepeda motor. Mereka akan masuk Jakarta mulai pukul 00.00 WIB dan berkumpul di Silang Monas dan Masjid Istiqlal.
“Jika RUU Desa tidak diserahkan ke DPR hari itu juga, kami akan bertahan sampai hari berikutnya,” cetusnya.
Di depan Istana juga akan didirikan empat panggung untuk orasi dan atraksi kesenian dari para kepala desa. Penyanyi Glenn Fredly dan Andre Hehanusa juga akan turut ambil bagian dalam rangkaian aksi ini.
“Kalau orang kota datang ke desa dan bikin macet, kita terima dengan senyum. Maka kali ini kami berharap kami orang kota juga akan menerima kami dengan senyum. Macet tidak bisa dihindari. Mohon maaf, semoga kita bisa saling berbagi ruang,” kata Sudir.
Pembina Parade Nusantara, Budiman Sudjatmiko mengatakan, aksi Parade Nusantara ke Jakarta kali ini adalah ketiga kalinya sejak ia duduk di DPR tahun 2009. Pertama adalah 22 Februari 2010 saat 42 ribu kepala desa menuntut agar RUU Desa bisa diprioritaskan dibahas dan diselesaikan 2010.
“Saat itu pemerintah janji akan segera menyerahkan RUU Desa ke DPR Juni 2010. Tapi sampai hari ini belum juga diserahkan,” kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Budiman mengatakan, Parade tetap akan menuntut 10 persen APBN untuk anggaran Pemerintahan Desa. Saat ini, anggaran untuk 71.862 Pemerintahan Desa di Indonesia hanya 1,3 persen dari total APBN Rp 1.300 triliun.
“Padahal 70 persen rakyat Indonesia itu adanya di desa. Inilah yang menyebabkan kantong-kantong kemiskinan di desa,” kata mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik ini.
Budiman menambahkan, 50.000 Kades yang akan datang ke ibukota jangan dipandang sebatas individu-individu. Mereka adalah pemimpin di desanya masing-masing.
“Artinya jika katakanlah penduduk desa 3.000 orang saja, 50.000 kepala desa itu mewakili kepentingan 150 juta rakyat Indonesia yang ada di desa,” cetusnya.
(detik.com/tiw)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
