SOLOPOS.COM - Harga BBM jenis Pertalite kemungkinan akan naik dan disebut akan memberi dampak bagi perekonomian. (Ilustrasi/Solopos Dok)

Solopos.com, SUKOHARJO — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukoharjo, menolak dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Sukoharjo, Sigid Budi Raharjo Kamis (8/9/2022) di Kantor DPD PKS Kabupaten Sukoharjo didampingi oleh Seketaris umum DPD PKS Kabupaten Sukoharjo Tito Setyo Nugroho.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Alasan penolakan itu karena kondisi masyarakat yang sudah berat  dihantam pandemi Covid-19 dua tahun belakangan serta perekonomian masyarakat belum pulih.

“Lebih dari 2 tahun rakyat Indonesia dalam kondisi Pandemi Covid 19. Yang berdampak sangat besar terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah sektor ekonomi masyarakat yang semakin berat, ditandai dengan banyaknya PHK,” kata Sigid dalam rilis yang diterima Solopos.com, Jumat (9/9/2022).

“Usaha mengalami kelesuhan bahkan berhenti, sehingga angka kemiskinan meningkat. Rakyat Indonesia juga dihadapkan pada kondisi krisis pangan, dimana harga sembako meningkat tajam, seperti harga minyak goreng dan juga harga telur,” tambah Sigid.

Baca juga: Tegas Menolak, PKS Solo Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM

Lebih lanjut, sigid mengatakan kenaikan harga BBM akan memberatkan dan menurunkan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut dianggapnya tidak ada unsur empati dari pemerintah terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat.

“Dengan kenaikan tersebut akan memberikan efek domino kenaikan harga di sektor lainnya dengan ditandai naiknya harga-harga barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadikan daya beli masyarakat akan menurun,” ungkapnya

Sigid kemudian mempertanyakan kenapa pemerintah punya dana untuk melanjutkan sejumlah proyek mereka tapi tidak ada untuk subsidi BBM.

Oleh karena itu, imbuhnya, pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM untuk memulihkan ekonomi masyarakat.“Karena itu batalkan kenaikan BBM. Kita bangkit bersama untuk memulihkan ekonomi masyarakat dengan batalkan kenaikan harga BBM,” kata Sigid.

Sementara itu sebelumnya pada Rabu (7/9/2022), Pakar Hukum Tata Negara atau Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Aidul Fitriciada Azhari, menilai gelombang demo pada harga BBM yang sudah terlanjur naik bisa efektif jika tekanannya semakin besar, luas, sistematis, dan ada respons elit politik.

Baca juga: Imbas Harga BBM Naik, Pendaftar MyPertamina di Soloraya Naik 250 persen

Sementara, menengok dari sidang paripurna DPR RI beberapa waktu lalu, hampir semua fraksi di DPR tidak mengambil sikap terhadap kenaikan harga BBM, kecuali hanya dua partai dalam ingatannya. Aidul menilai dalam situasi itu fraksi DPR tidak dalam posisi melawan kebijakan pemerintah.

Sebagai informasi, Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022) lalu. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo bersama sejumlah Menteri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya