Solopos.com, BATAM – Indonesia berisiko terlibat konflik dengan Tiongkok terkait dengan konflik Laut Tiongkok Selatan menyusul belum adanya zona ekonomi ekslusif (ZEE) laut Indonesia di Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Desi Albert Mamahid mengungkapkan risiko keterlibatan tersebut harus segera dibahas secara jelas jika Indonesia tidak ingin terlibat konflik dengan negara tetangga, baik ASEAN maupun Tiongkok.
Promosi BRI Pastikan Video Uang Hilang Efek Pemilu untuk Bansos adalah Hoaks
Risiko konflik tersebut muncul lantaran ramainya sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan Filipina. “Risiko tersebut ada meski persahabatan dengan negara-negara terus didengungkan,” katanya saat membuka agenda forum group discussion dengan tema Menjaga Poros Maritim dengan Sistem Deteksi Dini, Rabu (10/9/2014).
Tiongkok, jelasnya, mengaku mempunyai batas teritorial laut tersendiri dengan acuan sejarah yang berbeda dengan kesepahaman umum. Catatan Bakorkamla, Tiongkok menggunakan acuan 9 titik areal perikanan sesuai sejarah Negeri Tirai Bambu tersebut.
Dengan dasar tersebut, Tiongkok melakukan klaim kepemilikan Kepulauan Paracell dan Spratly dan laut sekitarnya yang berjarak ribuan kilometer dari daratannya.
Untuk itu, Indonesia juga perlu segera menyusun kekuatan pengamanan laut yang komprehensif untuk menghindari risiko tersebut. “Ini penting untuk menghindarkan Indonesia dari sengketa batas negara yang berkepanjangan,” jelasnya.
Saat ini, konflik klaim Laut Tiongkok Selatan semakin rumit setelah batas wilayah yang diklaim Tiongkok tersebut juga diklaim oleh negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darusalam.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
