SENGKETA TERITORIAL: Jepang Pastikan Membeli Pulau Sengketa

Sejumlah pejabat Jepang mensurvei gugusan pulau, yang disebut Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China, di Laut China Selatan. Foto diambil kantor Berita Kyodo, Minggu (2/9/2012). (Reuters)

TOKYO — Pemerintah Jepang, Senin (10/9/2012), memutuskan untuk membeli beberapa pulau yang disengketakan di Laut China Timur. Atas keputusan ini,China bereaksi cepat dan memperingatkan Jepang tentang “konsekuensi serius” jika rencana itu dilanjutkan.

Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Osamu Fujimura, mengonfirmasi Pemerintah Jepang akan membeli tiga pulau tak berpenghuni itu dari keluarga Jepang yang mengakui sebagai pemilik pribadi ketiga pulau itu.Selain Jepang,ChinadanTaiwanmengklaim pulau-pulau yang merupakan bagian dari kepulauan yang disebut Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China.

Fujimura mengatakan, keputusan untuk menasionalisasi pulau-pulau mencerminkan keinginan Jepang untuk menciptakan sebuah situasi yang “stabil dan aman”, bukannya memancing kemarahan China. “Kami berharap tidak akan ada kesalahpahaman,” katanya.

Terpisah, Kementerian Luar NegeriChinamenanggapi dengan marah pengumumanTokyoitu dengan mengatakan,Beijingtidak akan “duduk dan menonton kedaulatan teritorialnya dilanggar”.

“Chinasangat mendesak Jepang segera menghentikan semua tindakan yang dimaksudkan melemahkan kedaulatan teritorialChinadan kembali pada penyelesaian sengketa dengan negosiasi.”

“Jika Jepang bersikeras menggunakan caranya sendiri, mereka akan menanggung semua konsekuensi serius yang menyertainya,” bunyi pernyataan kementerianChina. Namun pernyataan itu tak merinci konsekuensi apa yang mereka maksud dan yang mungkin terjadi

Sementara, televisi pemerintah China, China Central Television (CCT) melaporkan, Menlu Yang Jiechi telah memanggil duta besar Jepang di China untuk menyampaikan protes atas keputusan Tokyo tersebut.

Fujimura mengatakan, keputusan untuk membeli pulau-pulau itu dibuat pada rapat menteri kabinet yang terlibat langsung dengan rencana pembelian. Keputusan diharapkan disahkan dalam rapat kabinet penuh yang dipimpin Perdana Menteri Yoshihiko Noda pada Selasa (11/9/2012).