Kanalsemarang.com, SEMARANG—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Jateng turun tangan untuk menyelesaikan sengketa lahan atas mega proyek PLTU berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW) di wilayah tersebut.
Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi menghendaki penyelesaian sengketa lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebanyak 13% dari 226 hektar mestinya rampung sebelum batas finansial closing hingga Oktober 2014 mendatang habis.
Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik
“Jangan sampai investor berpindah keluar dari Jateng, ini sangat merugikan perekonomian secara luas,” papar Frans kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Senin (18/7/2014).
Pihaknya menekankan kepada Pemprov Jateng untuk proaktif kepada Pemkab Batang perihal negoisasi dengan warga yang menolak pembebasan lahan tersebut. Pasalnya, adanya mega proyek PLTU terbesar se-Asia itu dapat menopang kekurangan pasokan listrik di Jawa pada 2018 mendatang.
“Minimal lima tahun sampai 10 tahun ke depan, pasokan listrik aman,” paparnya.
Adanya mega proyek tersebut, menurut Franky, sapaan akarabnya, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar.
Menurutnya, bisnis perhotelan dan properti akan bertumbuh di daerah tersebut. Selain itu, kata dia, industri kecil dan menengah (IKM) akan mendapat manfaat yang cukup besar.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan keputusan pembangunan PLTU pengganti di Batang oleh pusat dinilai akan menguntungkan Jawa Tengah. Pasalnya, jika nantinya kedua dibangun, wilayahnya akan mendapatkan dobel energi secara bersamaan.
“Kami kasih PR mereka untuk menyelesaikan, kalau dia bisa teruskan. Kalau nggak sanggup ya sudah. Mereka sudah lempar handuk dan investornya akan kita serahkan juga ke PLN,” paparnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
