Solopos.com, JAKARTA — Rencana pemberlakuan pajak pertambahan dengan nilai hingga 12% untuk bahan pokok, termasuk beras dan sembako mengundang reaksi publik Indonesia. Tak terkecualu politikus Partai Keadilan Sejahtera alias PKS Mardani Ali Sera menyebut rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok alias sembako sebagai objek pajak sebagai sebuah langkah panik.
“Ini langkah panik pemerintah melihat utang yang menggunung dan pemerimaan pajak yang menurun. Mestinya di masa pandemi pemerintah bisa bekerja lebih cerdas tidak dengan menaikkan pajak, apalagi terhadap kebutuhan pokok, tapi memperkuat industrialisasi dengan menggunakan energi terbarukan,” cuit politikus PKS Mardani Ali Sera melalui akun Twitter @MardaniAliSera, Rabu (9/6/2021).
Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI
Baca Juga: Abdee Slank Komisaris Telkom Disambut Keriuhan di Twitter
Lebih lanjut, dia menilai rencana tersebut merupakan dampak dari investasi yang tidak startegis pada infrastruktur yakni tidak didukung dengan pembangunan zona industri dan memperkuat inovasi teknologi.
“Sekali lagi ini langkah panik yang bisa makin membenamkan ekonomi Indonesia,” cuit politikus PKS itu terkait rencana pengutipan PPN sembako itu kemudian.
Tarif Dipertimbangkan
Seperti diberitakan sebelumnya, Minggu (6/5/2021), pemerintah berencana menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak. Dengan demikian, produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan bakal menjadi barang kena pajak yang dikenai tarif pajak pertambahan nilai alias PPN.
Meski demikian, sejauh ini pemerintah belum menentukan tarif mana yang akan diberlakukan, tapi beberapa opsi yang menjadi pertimbangan, yakni PPN Final 1%, tarif rendah 5%, atau tarif umum 12%.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
