GUNUNGKIDUL—Paguyuban kades dan perangkat desa ‘Semar’ Kecamatan Wonosari menyesalkan sikap Pemkab Gunungkidul yang hanya mengalokasikan Rp1,7 miliar untuk rencana kenaikan pendapatan dukuh pada 2012.
Semar Wonosari juga menyesalkan sikap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Gunungkidul, Jumiran, yang justru menyatakan tuntutan upah dukuh terlalu tinggi dan sudah di atas upah dukuh kabupaten lain seperti termuat pada Harian Jogja Gunungkidul Expres, Selasa (29/11).
Promosi Tragedi Bintaro 1987, Musibah Memilukan yang Memicu Proyek Rel Ganda 2 Dekade
“Kami menyesalkan pernyataan anggota dewan Jumiran yang menilai tuntutan upah para dukuh terlalu tinggi. Tuntutan dukuh tergabung dalam Janaloka sangat wajar. Tidak ada tuntutan yang berlebihan. Justru pendapat anggota dewan yang membandingkan dengan dukuh di kabupaten lain sangat tidak tepat karena kondisi antar daerah kabupaten tidak sama,” kata kata Ketua Semar Wonosari, Bambang Setiawan, kepada Harian Jogja, Selasa (29/11).
Bambang menilai Jumiran yang merupakan salah satu mantan kades di Rongkop seharusnya paham betul beban tugas dan tanggungjawab berat yang harus dipikul dukuh. Bekerja 24 jam, menurut Bambang, tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima senilai Rp650.000 per bulan yang masih jauh dari UMP DIY senilai Rp892.000.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul, Jumiran menilai tuntutan kenaikan dukuh Janaloka setara UMP DIY tetap tidak berdasar karena keterbatasan anggaraan keuangan yang dimiliki Pemkab.
Menurut Jumiran, dukuh di beberapa kabupaten di Wonogiri Jateng justru masih ada yang hanya diberikan pendapatan Rp200.000 per bulan. “Jadi Gunungkidul Rp650.000 ditambah kenaikan Rp50.000 sudah sangat bagus,” pungkasnya.(Harian Jogja/Endro Guntoro)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
