Seluruh Warga Kota Madiun Terdaftar BPJS Kesehatan di 2019
Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto bersama pejabat Pemkot Madiun dan jajaran direksi BPJS Kesehatan berfoto seusai peringatan Hari Kesehatan Nasional di Balai Kota Madiun, Senin (12/11/2018). (Istimewa-Pemkot Madiun)

Madiunpos.com, MADIUN -- Seluruh warga Kota Madiun bakal diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saat ini masyarakat Madiun yang telah ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 95% dari total penduduk 204.000 orang.

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kota Madiun, Agus Sulistya Wardani, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menargetkan pada 2019 seluruh masyarakat sudah tercover BPJS Kesehatan. Menurut dia, kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang penting dan harus terpenuhi.

Dia menyampaikan masyarakat Madiun yang sebelumnya tercover program jaminan kesehatan dari Pemkot setempat akan dialihkan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden No. 8/2017 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Proses peralihan dari Jamkesmasta ke BPJS Kesehatan saat ini sedang dalam masa pendataan dan pencetakan kartu. Pendataan ulang dilakukan karena banyak peserta Jamkesmasta yang sudah tidak aktif dan fiktif. Ada yang pesertanya sudah meninggal dunia hingga pindah tempat.

Hingga kini hasil verifikasi ada sebanyak 48.000 peserta Jamkesmasta. Data dipastikan bertambah karena masih ada 58 RT belum melapor.

"Masyarakat hanya perlu menunggu informasi dari kami dan mengambil kartu BPJS di kantor kelurahan masing-masing kalau sudah siap nanti," ujar dia saat Peringatan Hati Kesehatan Nasional, Senin (12/11/2018), di Kota Madiun.

Perempuan yang akrab disapa Dani itu menyampaikan jaminan kesehatan dari BPJS ini pada dasarnya sama dengan program Jamkesmasta. Bahkan secara fasilitas justru lebih meningkat.

Dia menjelaskan Jamkesmasta hanya berlaku di fasilitas kesehatan milik Pemkot Madiun, sedangkan layanan BPJS Kesehatan bisa digunakan di seluruh rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS.

"Tidak hanya RSUD Sogaten milik Pemkot Madiun saja yang bisa menjadi rujukan. Tapi seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS bisa dimanfaatkan," kata dia.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo, mengatakan pemerintah pusat menginginkan seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan yang merata.

BPJS bersama Pemkot Madiun berkomitmen untuk menuntaskan program yang saat ini telah mencapai 95% keikutsertaan dari total penduduk. "Program ini bertujuan supaya layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat," ujar dia. 

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom