Seluruh jalan ditargetkan selesai H-7 Idul Fitri

Semarang–Seluruh jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang sedang diperbaiki ditargetkan dapat berfungsi pada H-7 Idul Fitri tahun ini.

“Diharapkan H-7 Idul Fitri sudah berfungsi. Idul Fitri tahun ini bulan September,” kata Kepala Dinas Bina Marga Jateng Danang Atmodjo, di Semarang, Selasa.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Danang mengatakan, saat ini yang masih menjadi fokus perhatian di antaranya jalan di sepanjang pantai utara (pantura) serta jalur alternatif.

“Saat ini masih terus dalam penanganan dan ada yang menyebabkan kemacetan,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam pengerjaan tersebut ada jalan yang diaspal dan ada juga yang dibeton, menyesuaikan kondisi jalan sebelumnya.

“Lihat kondisi jalannya dan memang sebagian besar dibeton,” katanya.

Jalan yang dibeton, lanjut Danang, biasanya karena faktor daerah yang labil dan terdapat genangan air.

“Pantura sebagian besar dibeton begitu juga jalan di daerah Purwodadi, Grobogan,” katanya.

Terkait jalan di wilayah Purwodadi, Grobogan, merupakan daerah labil sehingga mengakibatkan jalan tidak pernah halus dan bergelombang. Oleh karena itu, tambah Danang, pihaknya memperbaiki jalan itu dengan cara membeton.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Jateng pada Senin (27/7), Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan, terkait kerusakan jalan provinsi antara Boyolali-Klaten saat ini masih dalam tahap pelaksanaan fisik.

“Sesuai dengan kontrak perjanjian segala macam kerusakan dan ketidaksempurnaan yang terjadi selama masa pelaksanaan langsung mendapat teguran di lapangan dan menjadi tanggung jawab penyedia jasa,” katanya.

Mengenai program bantuan aspal untuk masyarakat perdesaan seperti jalan desa atau kelurahan di Jateng, tambah Bibit, sifatnya stimulan untuk mendorong swadaya masyarakat dan pelaksanaannya disesuaikan dengan program atau kegiatan dari kabupaten/kota setempat.

“Semua usulan bantuan aspal yang ditujukan kepada gubernur Jateng harus direkomendasi oleh bupati atau wali kota sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah,” katanya

Usulan tersebut, tambah Bibit, selanjutnya akan dikaji secara teknis oleh tim pemerintah provinsi secara terpadu sehingga tidak terjadi duplikasi.
Ant/tya