SELEKSI PIMPINAN KPK : TNI Jagokan Hendardji Supandji sebagai Capim KPK
Calon Gubernur DKI Jakarta Hendardji Soepandji bersama Istri menunjukan nomor antrian pencoblosan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakara di TPS 30 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/7/2012). Pilkada yang diikuti enam pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta itu digelar serentak di seluruh wilayah Jakarta. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)

Seleksi pimpinan KPK juga diikuti olek kandidat dari TNI yakni Hendardji Supandji.

Solopos.com, JAKARTA -  Tentara Nasional Indonesia menjagokan Hendardji Soepandji untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengalaman Hendardji dalam menangani kasus korupsi di PT Asabri (Persero) pada 1997 menjadi alasan TNI mendukungnya.

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengatakan lembaganya telah membuat surat rekomendasi kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK atas nama Hendardji Soepandji.

Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI tersebut dinilai memiliki kelebihan yang dapat digunakan dalam memberantas korupsi.

“Saya melihat dari prestasinya, beliau pernah menangani beberapa kasus di Asabri. Sekitar 1997, ada kasus korupsi dengan nilai Rp400 miliar, beliau yang menangani, dan beberapa kasus lainnya beliau tangani dengan baik,” kata Panglima TNI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Moeldoko menuturkan nantinya Hendardji akan membawa surat rekomendasi tersebut saat mendaftarkan diri ke Pansel Calon Pimpinan KPK. Hendardji juga akan mengikuti seleksi seperti calon pimpinan lainnya sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Anggota Pansel Calon Pimpinan KPK, Betti Alisjahbana, sebelumnya mengatakan telah mendatangi TNI, Polri, dan Kejaksaan, untuk meminta institusi tersebut merekomendasikan sosok yang pantas memimpin KPK.

Pansel memang secara proaktif menemui sejumlah lembaga untuk menjaring calon pimpinan sebanyak-banyaknya. Pansel juga tidak segan-segan untuk merayu sosok yang layak memimpin KPK untuk mengikuti proses seleksi.

Sekedar diketahui, hingga kini mayoritas pendaftar berasal dari latar belakang advokat atau ahli hukum. Selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai dosen, swasta, dan pegawai negeri sipil.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom