Seleksi pimpinan KPK disorot karena ada sejumlah calon dari unsur Polri.
Solopos.com, JAKARTA — Sebanyak 19 orang calon pimpinan KPK akan menjalani tes lanjutan berupa tes kesehatan pada Selasa (18/8/2015). Pansel Pimpinan KPK diingatkan adanya pelemahan sistematis terhadap KPK selama era Presiden Jokowi.
Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerukan panitia seleksi KPK tak terjebak unsur keterwakilan saat memilih kandidat. Dari 19 nama yang diumumkan oleh panitia seleksi terdapat sejumlah latar belakang calon pimpinan antara perwira polisi, jaksa, hakim, bahkan pensiunan militer.
Dari sudut pandang akademisi, Abdul Fickar Hadjar mengatakan bahwa rekruitmen calon pimpinan KPK membutuhkan integritas dan kapabilitas seorang calon yang mencerminkan independensi calon tersebut. Sehingga, dibutuhkan komitmen tinggi dari kepala negara untuk melindungi lembaga yg memberantas korupsi.
Pengamat hukum tata negara, Refly Harun pun sepakat hal tersebut. Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk melemahkan KPK. “Mudah sekali melemahkan KPK. Sayangnya ini banyak terjadi di era kepemimpinan Jokowi.” ujar Refly dalam salah satu diskusi di Kantor ICW di Kalibata, Senin (17/8/2015).
Menurut Refly, ada hal yang bertentangan saat tokoh-tokoh di kepolisian dan kejaksaan beramai-ramai mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK selanjutnya. “Kalau mereka berintegritas tinggi, kenapa mereka tidak perbaiki saja institusi sendiri,” tambahnya.
Dari 19 nama yang lolos tahap keempat ini, panitia seleksi capim KPK akan memilih delapan nama calon kemudian menyerahkannya kepada presiden tanggal 31 Agustus mendatang. Selanjutnya, Presiden akan menyerahkan kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepantasan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
