SELEKSI PIMPINAN KPK : Pansel KPK: Tidak Ada Prioritas Dari Polri dan Kejaksaan

Seleksi pimpinan KPK menegaskan tidak ada prioritas bagi pelamar dari unsur kepolisian dan kejaksaan. 

Solopos.com, SEMARANG-Panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada prioritas pendaftar dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Anggota tim pansel pimpinan KPK, Enny Nurbaningsih mengatakan semua pendaftar diperlakukan sama, tidak memandang dari unsur manapun.

Promosi Safari Ramadan BUMN 2024 di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah

“Tidak ada prioritas pendaftar dari unsur Polri dan kejaksaan dijamin lolos. Semua diperlakukan sama,” katanya kepada wartawan di sela diskusi publik Mencari Sosok Ideal KPK yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan KP2KKN Jawa Tengah di Hotel Patra, Kota Semarang, Kamis (18/6/2015).

Pernyataan Enny ini menanggapi adanya kekhawatiran bahwa pendaftar dari kepolisian dan kejaksaan akan mendapatkat prioritas lolos menjadi pimpinan KPK karena adanya titipan.
Lolos dan tidaknya menjadi pimpinan KPK periode 2015-2019, sambung Enny tergantung dari hasil proses tahapan seleksi yang digelar tim pansel.

“Kami menjamin proses seleksi dari mulai proses pendaftaran sampai wawancara dilakukan secara terbuka dan publik bisa ikut memantau,” tandasnya.
Enny lebih lanjut menyatakan sampai 18 Juni 2015 jumlah pendaftar calon pimpinan KPK sudah mencapai 140 orang dari berbagai daerah di Indonesia.

Usia pendaftar kebanyakan antara 40-55 tahun, dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 62 orang, S2 sebanyak 52 orang, dan S3 sebanyak 20 orang.

Profesi pendaftar calon pimpinan KPK didominasi advokad sebanyak 32 orang, pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan sebanyak 26 orang, akademisi sebanyak 17 orang, swasta sebanyak 16 orang, Polri aktif dan pensiun sebanyak tiga orang.

“Hanya sayangnya jumlah pendaftar perempuan masih minim yakni hanya ada empat orang,” ungkap Enny.
Dia berharap sampai penutupan pendaftaran calon pimpinan KPK pada 27 Juni mendatang jumlah masyarakat, utamanya dari perempuan dapat bertambah.

Untuk menjaring pendaftar calon pimpinan KPK lebih besar, pansel menggelar road show di 10 kota di Indonsia, selain Kota Semarang lainnya adalah Makassar, Jogja, Padang, Medan, Balikpapan, Pontianak, Bandung, Malang, dan Depok.

“Mengajak putera dan puteri terbaik bangsa Indonesia untuk mendaftar calon pimpinan KPK,” tandasnya.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Hibnu Nugroho dalam kesempatan sama meminta kalangan akademisi di Jawa Tengah supaya mendaftar calon pimpinan KPK.

“Jawa Tengah banyak perguruan tinggi, termasuk tiga perguruan tinggi negeri yakni Unsoed, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Sebelas Maret Solo, harus bisa memberikan kontribusi mendaftar calon pimpinan KPK,” harap dia.

Sementara itu, aktivisi Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdulah Dahlan mengatakan bila ingin KPK dan agenda pemberantasan korupsi kuat, maka orang baik harus mendaftar calon pimpinan KPK.
“Orang baik harus mengambil peran dalam agenda pemberantasan korupsi dengan menjadi pimpinan KPK,” tukas dia.