SELEKSI PIMPINAN KPK : Panitia Seleksi Pimpinan KPK Ditarget Pekan Ini

Seleksi pimpinan KPK dikhawatirkan tercemari kalangan yang tidak pro pemberantasan koripsi. Bagaimana sikap Istana Kepresidenan?

Solopos.com, JAKARTA — Puluhan nama panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterima Istana Kepresidenan dengan berbagai macam latar belakang profesi. Istana menargetkan Pansel Capim KPK itu terbentuk pada pekan ini.

Promosi Kisah Agen Mitra UMi di Karawang: Penghasilan Bertambah dan Bantu Ekonomi Warga

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan usulan yang diterima berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan partai politik. Selain nama, juga ada usulan memasukkan psikolog dalam pansel untuk mengetahui kondisi kejiwaan calon pimpinan KPK.

“Ada yang minta ada psikolog di pansel untuk tahu kejiwaan. Terima kasih atas masukannya,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (19/5/2015).

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menambahkan untuk ketua pansel capim KPK itu belum tentu berasal dari kalangan menteri. Berdasarkan undang undang, kata dia, tidak ada keharusan ketua pansel capim KPK berasal dari nenteri, tetapi bisa tokoh masyarkat atau unsur pemerintah nonmenteri.

“Seperti dulu pansel Mahkamah Konstitusi. Jadi menteri masuk tapi sebagai pengarah. Ketua pansel itu tokoh masyarakat,” ujar dia.

Andi mengatakan usulan nama yang masuk ke Istana mencapai puluhan orang baik pemerintah dan masyarakat. Presiden akan mengecek satu persatu nama untuk mengetahui integritas yang bersangkutan.

Diharapkan Waspada
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai dari beberapa nama yang telah beredar untuk menjadi panitia seleksi calon pimpinan KPK, tidak sedikit yang dinilai memiliki reputasi tidak pro terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Itulah pasalnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan presiden nanti.

Nama-nama tersebut menurut Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho dinilai masih dapat menggangu kinerja pansel capim KPK. “Presiden perlu terus diingatkan bahwa salah memilih anggota pansel, maka masa depan KPK dan agenda pemberantasan korupsi akan terancam,” tutur Emerson saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (18/5/2015).

Menurut Emerson, panitia seleksi calon pimpinan KPK juga harus memiliki independensi, tidak aktif di partai politik manapun, sehingga bebas dari konflik kepentingan pada saat menjabat sebagai pimpinan KPK mendatang. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Presiden Jokowi untuk melibatkan institusi KPK dalam menelusuri rekam jejak para calon panitia seleksi calon pimpinan KPK nanti.

“Supaya presiden tidak terjebak dan menggantungkan informasi sesat dari satu pihak saja,” kata Emerson.