SELEKSI PIMPINAN KPK : Kompolnas: Jangan Pilih Capim KPK yang Sok Jagoan

Seleksi pimpinan KPK ikut dikomentari Kompolnas. Kata salah satu komisionernya, DPR jangan memilih capim KPK yang sok jagoan. Apa maksudnya?

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Komisi III DPR untuk menekankan faktor kemampuan berkolaborasi dengan penegak hukum lain saat menguji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh calon pimpinan KPK.

Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun

Komisioner Kompolnas M. Nasir mengatakan saat ini KPK membutuhkan pemimpin yang mampu menjembatani kolaborasi pemberantasan korupsi dengan penegak hukum lain, seperti Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, Komisi III harus mampu memberikan preferensi kepada para calon pimpinan KPK yang bisa menjalankan UU No. 30/2002 tentang KPK terutama pasal yang menyebut supervisi pemberantasan korupsi.

“Ke depan, pimpinan KPK tidak boleh lagi mengedepankan ego sektoral. Semua harus dikolaborasikan dengan penegak hukum lain. Jangan memilih pimpinan KPK yang sok jagoan dan ingin menang sendiri,” katanya saat dihubingi, Selasa (1/12/2015).

Permintaan Nasir tersebut sesuai dengan kesepakatan Komisi III DPR yang segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan capim KPK pada 14 Desember hingga 16 Desember 2015. “Namun sebelumnya, Komisi III akan meminta para kandidat untuk membuat makalah soal pemberantasan korupsi,” kata Desmond J Mahesa, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra.

Seperti diketahui, ada delapan nama capim KPK yang lolos dalam seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Capim KPK yang dipimpin ekonom Destry Damayanti. Mereka adalah Staf Ahli Kepala BIN Saut Situmorang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta Surya Tjandra, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Alexander Marwata, Sespimti Polri Basaria Panjaitan, mantan Kepala LKPP Agus Ra hardjo, Direktur Pembinaan Kerjasama Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Prabowo, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Laode Muhamad Syarif.

Empat dari delapan calon tersebut akan melengkapi dua calon pimimpinan lain, yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, yang sudah lebih dulu menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.