Seleksi Pamong Desa dikritik warga.
Harianjogja.com, BANTUL—Lembaga Ombudsman DIY datangi Kepala Desa Bantul untuk menindaklanjuti aduan ketidakpuasan warga terhadap seleksi Pamong Desa. Klarifikasi dilakukan untuk membuktikan adanya mal administrasi dalam proses seleksi tersebut.
Promosi Tragedi Bintaro 1987, Musibah Memilukan yang Memicu Proyek Rel Ganda 2 Dekade
Ketua Lembaga Ombudsman DIY, Sutrisnawati menekankan sekarang ini baru dalam tahap tindak lanjut pertama. Namun jika memang terbukti adanya penyimpangan aturan, maka kemudian Ombudman DIY akan mengeluarkan rekomendasi kepada semua pihak. Termasuk kepala desa dan panitia seleksi yang menjadi objek aduan.
(Baca juga : SELEKSI PAMONG DESA : Ombudsman Tindaklanjuti Aduan Ketidakpuasan Warga)
Kendati demikian dia mengaku Ombudsman DIY hanya dapat memberikan rekomendasi, yang kemudian tidak dapat serta merta langsung menggagalkan keputusan pamong terpilih. Lanjutnya, eksekusi kebijakan hanya dapat dilakukan kepada lembaga yang telah diberikan rekomendasi tersebut.
Namun Ombusman kata dia tidak akan diam saja paska-dikeluarkanya rekomendasi. Pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap berjalannya rekomendasi tersebut.
“Kami akan pantau, sehingga pengadu yang tidak puas terhadap hal itu dapat melakukan upaya lain. Misalnya dengan menempuh jalur hukum,” jelasnya, Rabu (7/12/2016)Sesuai Aturan
Sementara itu Kepala Desa Bantul Muhammad Zubaidi menyebut proses seleksi Pamong Desa Bantul telah berjalan sesui dengan aturan. Menurutnya tidak ada yang menyimpang karena semunya sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan Peraturan Daerah no 5/2016 tentang Pamong Desa.
Dia membantah jika panitia selama ini tidak transparan. “Tidak transparan bagaimana, kan nilai sudah diberikan semua,” kata dia. Lanjutnya lagi pihak yang merekomendasikan pamong desa terpilih pun adalah camat, bukan kepala desa.
Kata Zubaidi, semua pamong desa terpilih merupakan calon yang memiliki rangking satu sesuai dengan hasil tes pada 19-20 November 2016 lalu.
“Ada empat posisi yaitu sekretaris desa, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, dan kaur prencanaan. Semuanya yang daftar ada 34,” sebutnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
