SOLOPOS.COM - Gelar barang bukti kasus pajak di Jakarta, Selasa (4/11/2014). (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)

Solopos.com, JAKARTA — Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menilai 28 orang calon Dirjen Pajak yang telah lolos seleksi tahap pertama dan diumumkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak dapat merubah memperbaiki kondisi perpajakan.

Pasalnya, menurut Uchok, para calon Dirjen Pajak yang telah lolos tahap seleksi tersebut berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) yang selama ini memiliki citra kurang baik di mata masyarakat.?

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Dengan tetap yang dipilih dari PNS, maka tidak akan terjadi perubahaan. Orang-orang PNS itu paling males dan tidak mau melakukan perubahaan,” tutur Uchok saat dimintai komentar di Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah mengumumkan 28 nama calon Dirjen Pajak yang telah lolos seleksi tahap pertama. Sebanyak 25 orang di antaranya berasal dari internal Kementerian Keuangan.

Kemudian, tiga orang lainnya berasal dari luar Kementerian Keuangan, yaitu dari Kementerian Perdagangan dan pegawai di pemerintah daerah (pemda). Jika berdasarkan gender, dari 28 nama yang lolos seleksi tersebut, hanya ada dua orang perempuan dan selebihnya laki-laki.

Menurut Uchok, diperlukan kerjasama antara tim seleksi calon Dirjen Pajak dengan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan rekam jejak atau track record para calon Dirjen Pajak terkait dengan kepemilikan rekening gendut para calon tersebut.

“Tim seleksi harus minta data rekening pribadi, rekening istri, dan anak mereka. Karena Kemenkeu itu lumbung korupsi,” kata Uchok.

Uchok memprediksi bahwa yang akan terpilih menjadi Dirjen Pajak tidak terlepas dari selera tim seleksi calon Dirjen tersebut. Karena itu, kata Uchok jangan berharap ada perubahan pada Dirjen Pajak nanti.

“Paling-paling yang dipilih adalah sesuai kebutuhannya, yaitu yang patuh, setia, dan orang-orang mereka yang dekat sesuai dengan ideologi mereka. Jadi, bukan kapasitasnya. Dirjen Pajak dari PNS sama dengan status quo,” tukas Uchok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya