Madiunpos.com, MADIUN — Pemerintah Kabupaten Madiun menerima piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan RI, Rabu (2/10/2019). Penghargaan ini diberikan atas diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penghargaan ini diserahkan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, didampingi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Bupati Madiun, Ahmad Dawami, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu. Saat menerima penghargaan ini, bupati didampingi Ketua DPRD Madiun, Sekda, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Baca Juga:
Pemkab Madiun Siap-Siap Terapkan Sistem Berbasis Elektronik
Pemkab Madiun Alokasikan Rp4 Miliar Untuk Pilkades Serentak 2019
Dalam siaran pers yang diterima Madiunpos.com, Wakil Menkeu Mardiasmo mengapresiasi capaian opini terbaik atas laporan keuangan yaitu WTP oleh pemerintah daerah di Jawa Timur. WTP ini merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Capaian opini terbaik ini tidak semata-mata disajikan oleh laporan keuangam tapi juga ditopang efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap undang-undang. Dalam penyelesaian LKPD, yang paling utama adalah komitmen kepala daerah yang nantinya pasti akan diikuti oleh bawahannya,” jelasnya.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyampaika ada 39 LKPD tahun 2018 yang meraih opini WTP dari BPK. Satu LKPD WTP dari Pemprov Jatim, 27 kabupaten, dan delapan kota se-Jatim. Saat ini masih ada tiga kabupaten/kota yang masih wajar dengan pengecualian.
“Saya berharap kepada Pemerintah Daerah yang belum mendapat WTP untuk terus berbenah dan memperbaiki laporan keuangannya dan untuk yang sudah meraih Opini WTP untuk terus dapat mempertahankannya, jangan sampai turun opininya,” terangnya.
Sementara itu, Ahmad Dawami menyampaikan penghargaan ini merupakam cerminan pengelolaan keuangan yang transparan. Tujuannya pengelolaan keuangan tersebut tepat sasaran dan ada efek untuk kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran.
“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran eksekutif dan legislatif serta seluruh pengelola keuangan di daerah Kabupaten Madiun atas kebersamaannya. WTP ini standart yang harus tercapai dan ke depan Madiun harus mencapai wajib WTP lagi,” kata Kaji Mbing.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
