Selama 7 Hari, Klaten Dalam Status Tanggap Darurat Erupsi Merapi

Solopos.com, KLATEN — Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ditetapkan dalam status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi. Langkah itu diambil setelah Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Geologi (BPPTKG) meningkatkan status aktivitas Gunung Merapi dari level waspada ke siaga pada Kamis (5/11/2020) lalu.

Penetapan itu sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Klaten No. 360/318 tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

SK ditandatangani Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Klaten, Sujarwanto Dwiatmoko, tertanggal Senin (9/11/2020). Status tanggap darurat berlaku selama tujuh hari mulai Senin (9/11/2020) hingga Senin (16/11/2020).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Klaten, Sri Yuwana Haris Yulianta, mengatakan penetapan status tanggap darurat selama tujuh hari mengacu regulasi BNPB.

"Sesuai Perka [peraturan kepala] BNPB masa tanggap darurat itu tujuh hari. Setiap tujuh hari akan dievaluasi dan jika masih diperlukan, masa tanggap darurat bisa diperpanjang," kata Haris saat ditemui di BPBD Klaten, Selasa (10/11/2020) malam.

Dengan penetapan status tanggap darurat itu organisasi masa darurat bencana dibentuk mulai dari Komando Penanganan Darurat, Komando Tanggap Darurat, serta Komando Lapangan. "Bertindak selaku Komandan Penanganan Darurat Pjs Bupati Klaten dengan wakil dari Forkompinda," kata Haris.

Upacara Hari Pahlawan, Wabup Sragen: Semua Bisa Jadi Pahlawan saat Pandemi

Dengan penetapan status tanggap darurat, Pemkab Klaten bisa menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk kegiatan berkaitan dengan penanganan ancaman erupsi Merapi seperti pengungsian atau kegiatan lainnya.

"Kami sudah komunikasikan dengan BPKD [Badan Pengelolaan Keuangan Daerah] bahwa BTT yang ada tidak hanya untuk Covid-19. Nominal BTT sangat terbuka untuk operasional penanganan terkait Merapi," kata Haris.

Pananganan

Soal penanganan selama masa tanggap darurat, Haris menjelaskan pada Selasa digelar rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat itu membahas perencanaan dari masing-masing OPD dalam penanganan selama masa tanggap darurat.

Dia mencontohkan seperti di Dinas Kesehatan (Dinkes). Saat ini, sudah ada pengungsi yang merupakan kelompok rentan dari wilayah rawan bahaya erupsi di wilayah Balerante dan Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang.

Mayoritas masih bersifat on/off atau sementara waktu berada di pengungsian hanya saat malam dan jumlahnya fluktuatif setiap malamnya. Sementara, kondisi saat masih dalam masa pandemi Covid-19.

Penggunaan Kartu Tani Baru 8%, Plt Bupati Sragen Berang

"Misalkan dari Dinkes membutuhkan kegiatan rapid test atau swab test kepada pengungsi atau sukarelawan, pembiayaan bisa diajukan melalui BTT," kata Haris.

Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Sip Anwar, mengatakan sudah ada sejumlah langkah yang dilakukan untuk antisipasi terjadinya erupsi sejak status Merapi ditingkatkan ke level siaga.

"Setelah diumumkan kami langsung mengadakan koordinasi dipimpin pjs bupati untuk mengoordinasikan instansi terkait mengambil langkah strategis sesuai tupoksi masing-masing. Kami bersama BPBD langsung juga berkoordinasi dengan kepala desa dan relawan. Sesuai rencana kontinjensi, ketika kondisi Merapi meningkat [ke level siaga], dilakukan evakuasi yang diprioritaskan kelompok rentan seperti disabilitas, ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Namun, kami tidak boleh memaksa mereka. Kami tetap pendekatan persuasif," kata Sip Anwar.