SEKOLAH TOLAK SISWA : Siswa Tuna Rungu Ditolak Sekolah, Orang Tua Lapor

Sekolah tolak siswa karena tuna rungu dilaporkan oleh orang tua siswa

Harianjogja.com, JOGJA-Siswa berkebutuhan khusus ditolak saat hendak mendaftar masuk ke salah SD negeri di Jogja. Hal itu diungkapkan Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, Setia Adi Purwanta seusai menerima aduan dari orangtua siswa pekan lalu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurutnya, dasar dari penolakan tersebut lantaran sekolah tidak memiliki guru pendamping khusus (GPK).

Ia menguraikan, orangtua salah satu siswa melaporkan anaknya yang mengalami gangguan pendengaran atau tuna rungu tidak total hendak mengenyam pendidikan di sekolah umum.

“Orangtuanya sudah mencari informasi dan mendaftar masuk ke salah satu SD di Kecamatan Jetis tetapi disarankan oleh sekolah tersebut untuk ke SD lain dan kembali mendapat perlakuan sama yakni sekolah lain juga tidak menerima karena tidak ada GPK yang mengampu ketunaan tersebut,” paparnya.

Ia menilai, pernyataan penyelenggara pendidikan atau sekolah yang  tidak menolak  anak berkebutuhan khusus tetapi menyarankan ke sekolah lain merupakan bentuk penghalusan dari sikap penolakan, menghindar dari tanggung jawab, serta  kewajiban yang dapat mengarah pada tindakan melanggar hak asasi penyandang disabilitas.

“Kami harap Dinas Pendidikan Jogja memberikan penjelasan secara komprehensif dan melakukan upaya  penyelesaian masalah yang dikeluhkan oleh orangtua siswa,” imbuh Setia.

Kepala Disdik Jogja Edy Heri Suasana menyayangkan sikap sekolah yang menolak murid berkebutuhan khusus. “Seluruh sekolah di Jogja adalah sekolah inklusi dan harus siap menerima siswa berkebutuhan khusus,” tegasnya, Jumat (29/5/2015).

Apabila sekolah tidak memiliki GPK yang sesuai, kata dia, seharusnya sekolah meminta bantuan ke Disdik. Pasalnya, Disdik juga sudah bekerjasama dengan pendidik luar biasa (PLB) untuk memenuhi permintaan GPK. Ia menyebutkan, saat ini terdapat 78 GPK yang aktif mengajar.

Menurutnya, jumlah tersebut lebih dari cukup karena permintaan GPK dari sekolah saat ini hanya berkisar 60 orang. “Jumlah GPK yang lebih dari cukup itu bisa kami jadwalkan untuk mengajar di sekolah inklusi secara bergiliran,” tandasnya.