Sekolah dinilai belum transparan terkait pengadaan seragam

(antontaylor.blogspot)

Karanganyar (Solopos.com)–Komisi IV DPRD Karanganyar menilai sejumlah sekolah di Karanganyar tidak transparan dalam pengadaan seragam bagi sejumlah peserta didik baru.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Komisi yang mengurusi bidang pendidikan itu menemukan indikasi tersebut saat turun ke sejumlah sekolah di Karanganyar. Wakil Ketua Komisi IV, Romdloni menilai bahwa dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, pihak sekolah diminta untuk tidak mengambil untung dari pengadaan seragam.

“Banyak orangtua yang kondisinya terjepit untuk menyelolahkan anaknya. Pejabat yang memiliki kebijakan dalam hal ini, harus mengerem nafsunya supaya tidak membebani orangtua siswa. Para pejabat itu sudah berkecukupan dan jangan mengambil untung dari pengadaan seragam sekolah,” ungkap Rodloni saat dihubungi Espos, Rabu (13/7/2011).

Menurut politisi dari PPP ini, jika pihak sekolah masih memiliki stok seragam sekolah, diminta untuk memberikannya kepada siswa yang tidak mampu membeli seragam sekolah atau siswa dari kalangan duafa.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, Eko Setiyono mengatakan, terkait masalah seragam sekolah ini, Komisi IV akan memantaunya melalui anggaran pendapatan belanja sekolah (APBS). “Selama ini pengawasan APBS itu hanya di dinas. Selama ini biaya sekolah meningkat terus, tapi kami ingin melihat apakah ada peningkatan yang signifikan atau tidak dari kenaikan biaya pendidikan itu? Bagaimana bila dibandingkan dengan tahun lalu? Itu patut kami pertanyakan,” ujar Eko. Selama ini, lanjutnya, DPRD belum pernah dilibatkan dalam pengawasan APBS.

Lontaran masalah seragam, imbuh Eko, itu hanya salah satu. Pihaknya akan membuka dan menyelidiki semua pembiayaan di sekolah melalui APBS. Sebab dari situ bisa diketahui sumber keuangan sekolah dari mana dan digunakan untuk apa saja. Pada Senin (11/7/2011) malam lalu, Komisi IV memanggil Disdikpora dan sejumlah pengurus musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA, SMP dan SD.

“Informasi yang kami dapat, ada siswa yang tidak daftar ulang karena takut dibebani membayar seragam sekolah yang mahal. Ini bisa menurunkan psikologis anak. Prinsipnya, bila sampai ada anak usia wajib sekolah tapi tidak bersekolah hanya karena wajib membayar seragam, kami akan panggil kepala sekolahnya. Ini harus ditindak tegas,” jelasnya.

(fas)