Solopos.com, BLITAR — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar melakukan inovasi untuk menangkal kecurangan dalam proses demokrasi. Mereka membuat Kampung Antipolitik Uang.
Program ini diluncurkan pada Jumat (6/12/2019) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Lima Kampung Antipolitik Uang yang diresmikan itu berada di lima kecamatan, yakni Doko, Sutojayan, Kanigoro, Sanankulon, dan Ponggok. Ponggok.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kecamatan-kecamatan itu dipilih karena ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Hakam Sholahudin, mengatakan lima kecamatan itu dijadikan pilot project untuk menangkal penyakit demokrasi. Yakni politik uang. “Kelima kampung politik antiuang itu kami jadikan pilot project. Karena dari pengalaman Pemilu sebelumnya, ada temuan pelanggaran. Namun ada partisipasi warga juga untuk ikut melakukan pengawasan,” kata Hakam, seperti dikutip Madiunpos.com dari detik.com, Jumat.
Di Kecamatan Ponggok, pernah ada ASN mencoblos dua kali sehingga berpotensi dilakukan pemilihan suara ulang (PSU). Kemudian di Kecamatan Kanigoro juga ditemukan kasus yang sama.
“Kampung Antipolitik Uang ini sebagai sarana edukasi bagi warga. Dari situ kami akan menyusun indeks kerawanan pemilihan sebagai salah satu patokan untuk menyusun strategi pengawasan,” jelasnya.
Potensi kerawanan, menurut Hakam, tersebar merata di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Apalagi jika petahana maju kembali dalam ajang kontestasi. Ini juga berpotensi menimbulkan kerawanan yang melibatkan ASN.
“ASN itu punya pengaruh dan gampang dipengaruhi. Makanya kemarin kami lakukan sosialisasi agar ASN benar-benar netral dalam Pilkada serentak 2020 mendatang,” pungkasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
