Solopos.com, KLATEN -- Bupati Klaten, Sri Mulyani, turut bersuara menyikapi sejumlah kepala desa (kades) yang geruduk Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk menyampaikan aspirasi warganya.
Orang nomor satu di Pemkab Klaten itu berharap setiap aspirasi masyarakat terkait ganti rugi lahan terdampak jalan tol Solo-Jogja wajib direspons positif oleh panitia pembebasan lahan, tim appraisal, dan pemerintah pusat.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Sebelumnya, sejumlah kades yang wilayahnya terdampak proyek tol Solo-Jogja menggeruduk kantor BPN Klaten, Kamis (3/6/2021) pukul 10.00 WIB. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perhitungan uang ganti rugi (UGR) yang tidak jelas sehingga menimbulkan keresahan dan gejolak di masyarakat.
Baca Juga: Sejumlah Kades Datangi BPN Klaten Pertanyakan Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol Solo-Jogja
Para kades itu geruduk Kantor BPN Klaten untuk menyuarakan aspirasi warganya yang mempertanyakan tentang perincian ganti rugi lahan terdampak tol Solo-Jogja. Hal itu agar ganti rugi dihitung secara detail, yakni sampai ke tanaman di lahan terdampak.
"Dari awal, saya selalu ngomong apa pun itu yang kena dampak tol, pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi warga. Jangan sampai warga justru dirugikan," kata Sri Mulyani saat ditemui wartawan di Merapi Resto Klaten, Jumat (4/6/2021).
Sri Mulyani mengatakan aspirasi warga perlu didengarkan guna meredam gejolak masyarakat. Ia pun menekankan hal tersebut saat rakor tentang jalan tol bersama dengan pelaksana pembangunan jalan tol Solo-Jogja, BPN Klaten, dan lainnya.
Baca Juga: Waduh! Kapolsek Tulung Klaten Diancam Dibunuh Saat Bubarkan Kerumunan di Pemancingan
Warga Sering Mempertanyakan UGR
"Sekecil apa pun, seperti soal pohon, jangan sampai ganti rugi itu tidak sesuai. Permintaan saya pun sudah direspons positif [oleh tim pembebasan lahan] untuk ditindaklanjuti," katanya.
Sebelumnya, Kades Karangduren, Kebonarum, Moh. Marsum, yang ikut geruduk BPN Klaten mengatakan warga terdampak jalan tol Solo-Jogja di desanya sering mempertanyakan UGR yang tak sesuai penghitungan di daerah terdampak jalan tol Solo-Jogja.
"Sampai sekarang tak ada perkembangan sama sekali. Yang sudah terjadi di Polanharjo dan Karanganom kan infonya ada tanah di pinggir sungai justru nilainya lebih tinggi dibandingkan di pinggir jalan. Lalu, ada tanaman yang hanya dihargai Rp500-Rp1.000, padahal bibit tanaman sengon di pasaran sudah Rp5.000. Hal seperti itu kan tidak logis," katanya.
Baca Juga: 2 Orang Ditangkap Karena Melawan Dan Ancam Bunuh Kapolsek Tulung Klaten, Begini Kronologinya
Hal senada disampaikan Kades Joho, Kecamatan Prambanan, Yulis Tanto. Warga terdampak jalam tol Solo-Jogja di desanya juga sudah mendengar informasi terkait ganti rugi di Polanharjo dan Karanganom.
"Ada yang menyebutkan ganti rugi tanaman di atas tanah hanya bersifat gelondongan, yakni senilai Rp4 juta dalam satu patok. Mestinya kan dihitung per item tanaman dalam satu patok itu," katanya.
Kepala Kantor Pertanahan Klaten sekaligus Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Jogja di Klaten, Agung Taufik Hidayat, mengaku siap menindaklanjuti aspirasi dari warga tersebut. "Kami akan undang appraisal agar masyarakat bisa jelas dan merasa puas," katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
