Solopos.com, JAKARTA -- Sejumlah anggota DPR RI dikabarkan nekat disuntik vaksin Nusantara meski belum mengantongi izin BPOM karena belum ada lolos uji klinis. Penyuntikan vaksin buatan dalam negeri ini dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Rabu (14/4/2021) ini.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, menyebut vaksinasi ini dilakukan dengan sukarela atas dasar keyakinan terhadap pengembangan vaksin yang dilakukan oleh Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama peneliti dari Undip dan RSUP Kariadi Semarang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
"Pak Terawan dan para peneliti reputasi mereka bagus-bagus, peneliti RS Kariadi bagus, dari Undip bagus, reputasi mereka itu reputasi orang yang memang bekerjanya benar," klaim Melki, seperti dilaporkan suara.com, Rabu (14/4/2021).
Selain itu, dia menyebut ini merupakan bentuk dukungan kepada program Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengurangi penggunaan produk impor dan bangga dengan buatan dalam negeri.
Baca Juga: Vaksin Nusantara Dihentikan, Begini Respons Ganjar
Inisiatif Pribadi
Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya, Charles Honoris, menekankan bahwa tidak semua anggota dewan sepakat ikut disuntik vaksin Nusantara. Ia menegaskan kelompok fraksi PDIP di Komisi IX tidak mengikuti vaksinasi tersebut karena belum mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Hal ini sesuai dengan keputusan presiden bahwa uji klinis vaksin harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah-kaidah saintifik," kata Charles saat dihubungi, Rabu.
Menurut Charles, anggota dewan yang ikut vaksinasi hari ini merupakan inisiatif pribadi, bukan atas nama Komisi IX DPR RI. "Komisi IX DPR RI tidak pernah menyepakati secara kolektif untuk ikut vaksinasi Vaksin Nusantara. Bahwa adanya pimpinan/anggota Komisi IX yang mengikuti vaksinasi itu dilakukan secara pribadi dan tidak mewakili Komisi IX DPR RI," jelasnya.
Baca Juga: Uji Klinis Tahap 2 Vaksin Nusantara Dihentikan Sementara, Ini Penyebabnya
Sebelumnya, BPOM menegaskan bahwa vaksin Nusantara belum memenuhi cara pengolahan yang baik (Good Manufacturing Practices/GMP), Praktik Laboratorium yang Baik (Good Laboratory Practice/GLP), dan konsepnya belum jelas; terapi atau vaksin.
Oleh sebab itu, BPOM meminta tim peneliti untuk menghentikan sementara proses pengembangan vaksin dan kembali ke fase pra-klinik dengan melengkapi prosedur saintifik yang baik dan benar.
Klarifikasi Ketua DPR
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meluruskan isu anggota Komisi IX DPR RI akan disuntik vaksin Nusantara di RSPAD hari ini. Dasco mengatakan sejumlah pimpinan DPR, termasuk dirinya, baru akan mengambil sampel darah di RSPAD dan belum ada penyuntikan vaksin hari ini.
"Pertama saya luruskan, bahwa hari ini kita bukan menerima vaksin atau menyuntik vaksin, tapi baru mengambil sampel darah yang kemudian akan diolah dengan sistem dendritic cell. Untuk kemudian nanti baru dimasukkan lagi setelah 7 hari ke dalam tubuh, untuk kemudian apa yang dimasukkan itu mengajarkan sel darah kita lain untuk melawan apabila ada virus yang masuk. Termasuk virus Covid-19 dari berbagai varian," kata Dasco, kepada wartawan, Rabu.
Baca Juga: Dr Tirta Minta Komisi IX DPR Jangan Tekan BPOM Soal Vaksin Nusantara
Pengambilan sampel yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR serta tokoh lain ini untuk melanjutkan vaksin Nusantara ke fase II. Dia yakin proses ini akan berhasil.
"Kenapa ini kemudian saya lakukan, karena saya percaya bahwa vaksin personalize dengan sistem dendritic cell ini juga secara teorinya memang masuk akal dan sudah ada fase satu yang kemudian berhasil dan tidak ada efek samping dan lain-lain," ujarnya.
"Saya sangat mendukung, apalagi saya sudah pernah mendapatkan perbaikan sistem sel yang kurang-lebih cara kerjanya sama di RSPAD," lanjutnya.
Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara
Dasco mendukung penuh kelanjutan tahap II vaksin Nusantara. Apalagi, menurutnya, di tengah adanya embargo vaksin dari luar negeri. Dia berharap dengan dilanjutkannya vaksin Nusantara ini, proses vaksinasi di Indonesia tidak akan terhambat.
"Dan sebagai seorang yang mendukung vaksin Nusantara tentunya saya harus konsisten juga sebagai pemimpin tidak hanya kemudian bersuara. Tapi juga memberikan contoh dalam uji coba fase dua ini. Apalagi kemudian vaksin yang kita datangkan dari luar mengalami embargo dari negara pembuat, sehingga proses vaksinasi kalau kita mengandalkan vaksin luar akan terhambat," ujarnya.
Baca Juga: FK-KMK UGM Mundur dari Penelitian Vaksin Nusantara, Kenapa?
Jadi, lanjut Dasco, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi terkait vaksin Nusantara. Dia berharap vaksin Nusantara dapat dilanjutkan hingga selesai uji klinis.
"Oleh karena itu, produk anak bangsa yang berkolaborasi dengan semua lembaga di Amerika Serikat, dan terakreditasi saya pikir perlu didukung dan tidak perlu diperdebatkan. Apalagi banyak pilihan vaksin akan semakin baik, toh vaksin dari luar negeri juga banyak pilihan. Ada yang masuk melalui pemerintah atau mandiri itu tanpa melalui uji klinis hanya fase III, seperti Sinovac. Dan tidak perlu diperdebatkan. Dan ini juga termasuk vaksin Nusantara personalize juga saya pikir tidak perlu diperdebatkan," pungkas Dasco.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
