Solopos.com, SRAGEN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen lega setelah alokasi anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sragen 2024 sudah final.
KPU Sragen mendapatkan alokasi Rp39 miliar dan Bawaslu mendapat Rp10,8 miliar. Alokasi anggaran itu dipenuhi dari dua tahun anggaran, yakni APBD Perubahan 2023 dan APBD Penetapan 2024.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Sragen 2024 sudah ditandatangani bersama antara KPU, Bawaslu, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sragen, Sutrisna, kepada Solopos.com, Jumat (9/6/2023), mengungkapkan NPHD sudah ditandatangani pekan lalu antara KPU, Bawaslu, dan Pemkab.
Dia menyatakan di saat daerah lain masih polemik ihwal anggaran Pilkada tetapi Sragen justru lebih dulu menetapkan alokasi anggarannya dan nilai terhitung tinggi di Jawa Tengah.
“Ini menunjukkan komitmen Pemkab Sragen dalam pelaksanaan Pilkada serentak di 2024. Di Jateng, baru Sragen satu-satunya yang menganggarkan hibah untuk Bawaslu. Sebenarnya kebutuhan riil di 2023 untuk KPU hanya Rp509 juta dan Bawaslu Rp100 juta. Setelah turun SE Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pada 2023 ini harus mengalokasikan anggaran pilkada 40% dari total kebutuhan. Semua dipenuhi Pemda di 2023,” ujar Sutrisna.
Dia menerangkan anggaran KPU di 2023 dipenuhi Rp15,6 miliar (40%) dan sisanya diberikan di 2024. Demikian pula untuk Bawaslu, kata dia, sudah dialokasikan anggaran Rp4,32 miliar di 2023 (40%) dan sisanya Rp6,48 miliar dialokasikan di 2024.
Dia menyatakan anggaran itu sebenarnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain tetapi karena komitmen Pemkab Sragen untuk menyukseskan Pilkada 2024 maka dukungan anggaran itu harus diberikan.
“Dukungan dalam penyelenggaraan pilkada itu tidak hanya di anggaran tetapi juga memberi dukungan lain, terutama dari sisi keamanan, yakni untuk Polri dan TNI. Fasilitas gedung juga diberikan oleh Pemkab meskipun sifatnya ada yang baru magersari,” katanya.
Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sragen, Prihantoro P.N., saat berbincang dengan Solopos.com, menyampaikan tahapan Pilkada Sragen 2024 hingga kini belum ada karena masih menunggu Peraturan KPU (PKPU).
Dia mengamini bahwa NPHD sudah ditandatangani meskipun tahapan belum dimulai. Dia menerangkan idealnya tahapan Pilkada Sragen itu dimulai H-8 bulan dihitung dari 24 November 2024.
“Tahapan Pilkada itu nanti beririsan dengan Pemilu 2024. Untuk kebutuhan anggaran di 2023 relatif sedikit. Ini mengacu pada 2018-2019 yang juga dianggarkan sebelum tahapan dimulai. Pada Pilkada 2024 nanti, porsi anggaran paling banyak untuk pengadaan logistik, seperti surat suara, bilik suara, TPS, alat peraga kampanye, alat peraga sosialisasi dan seterusnya. Pilkada kali ini ada sharing anggaran dengan Provinsi Jateng, yakni untuk honor PPK dan PPS serta surat suara pemilihan gubernur,” katanya.
Sekretaris KPU Sragen, Widy Hargus Kistyanto, menambahkan alokasi anggaran Pilkada 40% di 2023 ini didasarkan pada Surat Edaran Mendagri No. 900.1.9.1/435/SJ.
Dia mengatakan tahapan yang paling besar di 2024 tetapi regulasinya harus mulai dianggarkan di 2023, dengan porsi 40% di 2023 dan 60% di 2024.
“Jadi anggaran Pilkada itu total Rp39 miliar yang pencairannya dilakukan pada 2023 dan 2024 tetapi pengelolaan anggaran tidak terikat tahun anggaran. Kalau anggaran di 2023 tidak habis digunakan untuk 2024,” katanya.
Berdasarkan informasi di KPU Sragen, berikut data terkait Pilkada Sragen 2024:
1. Anggaran KPU Sragen: Rp39 miliar (2023: 40% dan 2024: 60%).
2. Anggaran Bawaslu Sragen: Rp10,8 miliar (2023: 40% dan 2024: 60%).
3. Jumlah TPS: 1.890 TPS (termasuk TPS di LP).
4. Proyeksi Jumlah Pemilih: 812.471 pemilih.
5. Indeks Pilkada 2024: Rp48.187 per pemilih.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
