Segera sahkan RUUK

JAKARTA: Mendagri Mardiyanto meminta pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY segera mencapai titik temu dan disahkan sebelum jabatan anggota DPR periode 2004-2009 berakhir. “Saya minta agar DPR segera menyelesaikan dan memparipurnakan RUUK DIY.

Kalau saya lihat pembahasan sudah ada kemajuan, dan semakin tajam. Saya harap supaya selesai masa bakti ini. Karena menurut saya sudah dibahas cukup lama,” tutur Mardiyanto seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5) Mardiyanto mengemukakan keinginan pemerintah agar DPR segera melanjutkan pembahasan RUU ini ke tingkat Panja.

Dengan tujuan mempercepat pembahasan dan detail tata bahasa. “Sikap pemerintah dalam rapat kerja ini adalah adanya kesepakatan yang tidak selesai hari ini harus masuk Panja untuk dibahas lebih dalam,” tutur Mardiyanto seperti dikutip detik.com.

“Masyarakat Yogya sudah menunggu undang-undang yang lebih baik, mudahmudahan segera selesai,” tegasnya. Perdebatan alot Sementara, dalam sidang Komisi II kemarin, perdebatan soal RUUK masih terjadi dan belum ada kesepakatan, termasuk soal mekanisme suksesi kepemimpinan di DIY apakah melalui penetapan atau pemilihan.

Komisi II terkesan sangat berhati-hati dengan istilah yang akan digunakan terkait penentuan kepala daerah dalam penyusunan RUUK. “Kita akan sangat hati-hati untuk masalah ini karena intinya ada di situ. Pengukuhan, penetapan atau apa. Kita bawa ke Panja dan nanti kita minta narasumber berbicara,” kata Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan di sela-sela sidang.Dia mengemukakan, persoalan krusial tersebut harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak salah dan menyinggung perasaan masyarakat DIY.

Menurut Mangindaan, istilah yang akan digunakan untuk penentuan Gubernur DIY tersebut masih alot diperdebatkan fraksi-fraksi sehingga untuk persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan pada tingkat Pansus dan harus dibawa ke level lebih tinggi, yakni Panja.

Mengenai sikap fraksinya, politisi Partai Demokrat itu mengatakan pihaknya mengikuti pengukuhan dengan catatan parardhya (lembaga yang masih dalam lingkup keraton) harus diartikan bukan hanya simbol. “Tapi namanya parardhya atau apa saja terserah, karena kata Sultan [Sri Sultan HB X], parardhya itu adalah asisten
teknis pada zaman dulu, sementara sekarang ini posisi tinggi,” katanya seraya menambahkan fungsi lembaga itu juga harus diperjelas.

Anggota Fraksi Partai Golkar Ferry Mursyidan mempertanyakan mekanisme administrasi jika Gubernur DIY itu dikukuhkan. “Misalnya ada larangan yang terlanggar, lalu bagaimana penanganannya? Ini harus clear dalam UU bahwa yang ditindak bukan Sri Sultan atau Paku Alam tapi gubernur yang melanggar suatu larangan,” katanya.

Anggota Fraksi PDIP Eddy Mihati menegaskan prinsip keistimewaan DIY itu ada pada masalah kepemimpinan,
aspek pertanahan dan anggaran. “Anggarannya nanti seperti apa, yang jelas memperoleh alokasi APBN karena daerahdaerah khusus yang lain juga dapat anggaran,” katanya.

Eddy menambahkan, pembahasan soal RUUK akan dilanjutkan 4 Juni. “Kami belum tahu apakah itu pertemuan final atau bukan. Karena membicarakan masalah ini butuh waktu yang lama,” tukas dia. DPRD datangi Senayan Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD berencana mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke DPR guna menanyakan pembahasan RUUK Senin (1/6).

Kunker itu bertujuan mengetahui sejauh mana tahapan pembahasan RUUK di DPR pasca penetapan prioritas enam RUU oleh Presiden dan DPR. “Kami berniat menanyakan sejauh mana pembahasan RUUK, dan yang paling penting, kami ingin mengingatkan agar substansi keistimewaan dalam RUUK jangan sampai hilang. Ini adalah aspirasi masyarakat DIY, jadi saya pikir kunjungan ini sangat penting,” ucap Pimpinan Panmus DPRD, Gandung Pardiman.

Dia menegaskan, pihaknya berharap agar DPR mengesahkan RUUK menjadi undang-undang (UU) sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2004-2009 berakhir. Selain itu, Gandung menyatakan kekecewaannya setelah DPR tidak menyertakan RUUK dalam enam RUU yang menjadi prioritas penuntasan hingga 30 September mendatang saat masa jabatan anggota DPR berakhir.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DIY, Imawan Wahyudi menuturkan ada dua poin yang ingin diketahui soal RUUK. “Yakni kronologi pembahasan  dan substansi RUUK terkait aspirasi masyarakat DIY. Selain itu, Dewan juga memerlukan laporan tentang RUUK,” ucapnya.

Oleh Budi Cahyana & Mediani Dyah Natalia
HARIAN JOGJA

Avatar
Editor:
Budi Cahyono


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom