Solopos.com, SOLO — Di bawah ini terdapat sederet pernyataan dan kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menuai kontroversi.
Seperti yang diketahui, nama Ganjar Pranowo menjadi buah bibir politisi maupun masyarakat Indonesia seusai dirinya tak diundang di acara PDIP yang melibatkan Puan Maharani pada Sabtu (22/5/2021) di Semarang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Baca Juga:Dijuluki Duta Truk, Ini 5 Potret Cantik Wanita Aceh yang Kerap Jadi Meme di Bak Truk
Acara tersebut diisi oleh Puan Maharani untuk memberikan pengarahan dan penguatan kader agar menjaga solidaritas menuju Pemilu 2024. Di mana Ganjar Pranowo satu-satunya kepala daerah dari PDIP di Jateng yang tak diundang.
“Saya tidak diundang [acara PDIP Jateng],” kata Ganjar secara singkat melalui aplikasi Whatsapp (WA) kepada Semarangpos.com—grup Solopos.com, Minggu (23/5/2021).
Baca Juga: Adu Gaya Jokowi dan Gibran Saat Sama-sama Jadi Wali Kota Solo
Meski begitu, Ketua Bappilu DPP PDIP yang juga Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang “Pacul” Wuryanto, menyebut Ganjar terlalu berambisi mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2024. Ambisi itu pun membuat DPD PDIP Jateng berseberangan dengan Ganjar.
“Tidak diundang! [Ganjar] wis kemajon [kelewatan]. Yen kowe pinter, ojo keminter [kalau kamu pintar, jangan sok pintar],” ujar Bambang.
Baca Juga: Deretan Bencana dan Tragedi Besar yang Pernah Terjadi di Solo
Terlepas dari itu, ternyata Ganjar Pranowo pernah memberikan pernyataan dan kebijakan yang menuai kontroversi. Apa saja itu?
Berikut ini kontroversi Ganjar Pranowo yang Solopos.com rangkum dari berbagai sumber.
Baca Juga: Mengapa Colomadu Masuk Karanganyar? Begini Awal Mulanya
3 Kontroversi Ganjar Pranowo
1. Izin Pabrik Semen di Rembang
Pada 2017 lalu, Ganjar Pranowo menerbitkan surat izin bernomor 660.1/4/2017 tentang Penambangan PT Semen Indonesia di Rembang.
Dengan diizinkannya pembangunan pabrik semen di Rembang itu, Ganjar Pranowo banjir gugatan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari lembaga pelestarian lingkungan.
Baca Juga: Intip Yuk Koleksi Sepatu Selvi Ananda, Harganya Fantastis Semua!
“Ya enggak apa-apa, menggugat kan boleh, masak saya bilang ‘aku aja mbok gugat, aku aja mbok gugat‘,” kata mantan aktivis mahasiswa pencinta alam itu di Kota Semarang, Selasa (8/8/2017).
Ganjar bahkan mempersilakan pihak-pihak yang merasa tidak puas terkait dengan terbitnya izin penambangan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.”Kalau tidak puas itu soal masing-masing cara menangkap saja, enggak apa-apa [menggugat, kita sudah menduga],” beber suami Siti Atikoh itu.
Baca Juga: Bukan dari Kedelai! Kini Muncul Tempe dari Indomie, Ini Wujudnya
2. Menonton Film Porno
Pernyataan Ganjar Pranowo yang menuai kontroversi adalah ketika hadir di podcast Deddy Corbuzier, 2019 yang lalu.
Di sesi itu, Ganjar Pranowo mengaku pernah menonton film porno. Bahkan, dia mengklaim hal tersebut adalah wajar.
Baca Juga: Hampir 4 Tahun Ditutup, Ada Kenangan Apa Lur di THR Sriwedari Solo?
Kemudian, Ganjar juga mengatakan seseorang yang sudah beranjak dewasa wajar jika suka menonton porno.
“Situs porno pernah saya enggak sengaja mencet. Ada yang tanya, ‘Pak ganjar kok ini nonton film porno?’ Terus salah saya di mana? Saya kan dewasa, salah saya di mana? Lha wong saya suka kok. Saya sudah dewasa dan punya istri. Kan yang enggak boleh itu ngirim,” ungkap Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Aldi Taher Dapat Hampers dari Kaesang, Katanya Siap Bikin Lagu untuk Persis Solo
Pengakuan Ganjar Pranowo itu menjadi kontroversi dan mendapat kritikan dari budayawan Jawa Tengah, Timur Sinar Suprabana. Menurutnya, hal tersebut tidak etis.
3. Jateng di Rumah Saja
Kebijakan Ganjar Pranowo yang menuai kontroversi selanjutnya adalah Jateng di Rumah Saja selama dua hari, yakni 6-7 Februari 2021.
Bahkan, Ganjar Pranowo mengeluarkan surat edaran untuk mengatur Jateng di Rumah Saja. Surat edaran tersebut bernomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah.
Baca Juga: Panutan! Sukidi Anak Petani Sragen yang Kini Doktor Lulusan Harvard
Gerakan Jateng di Rumah Saja dilaksanakan oleh semua masyarakat, kecuali pekerja di sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.
Kebijakan ini menuai penolakan dari masyarakat. Bahkan, ada yang mengirim karangan bunga penolakan dan kritikan terhadap program itu di kompleks Pemkab Banyumas pada Jumat (5/2/2021).
Baca Juga: Intip Yuk Gaji Gibran sebagai Wali Kota Solo, Gede Enggak ya?
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
