Bupati Boyolali Seno Samodro menawarkan wilayahnya menjadi ibu kota negara.
Solopos.com, BOYOLALI — Di tengah ramainya wacana pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang kembali mencuat beberapa waktu terakhir, Bupati Boyolali Seno Samodro ikut menawarkan sebagian wilayahnya sebagai alternatif lokasi ibu kota negara.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurutnya, penawaran itu bukan sekadar wacana karena dia sudah melakukan kajian awal. Lokasi yang ia tawarkan tersebut meliputi 10 kecamatan di Boyolali seluas 60.000 hektare (ha) atau hampir sama dengan luas DKI Jakarta yang mencapai 68.000 ha.
“Berkaca kepada Amerika, Jakarta dijadikan New York sebagai pusat bisnis dan ibu kotanya atau Washington-nya ada di Boyolali,” ujarnya kepada wartawan yang menemuinya di rumah dinas bupati, Kamis (4/5/2017).
Salah satu alasan penawarannya adalah Boyolali terletak di lokasi yang cukup strategis di tengah wilayah Indonesia. Selain itu, Boyolali juga menyediakan material pasir dan batu yang sangat melimpah sehingga dapat menghemat biaya pembangunan dibandingkan dengan di Palangkaraya.
“Kami juga sediakan 6.000 ha tanah kas di 400 desa di 10 kecamatan itu gratis.”
Boyolali dinilainya cukup strategis jika ditilik dari jalur transportasi udara karena dikelilingi empat bandara masing-masing di Jogja, Semarang, Boyolali, dan Madiun. Selain itu, wilayah seluas 60.000 ha di Boyolali masih bisa diekspansi lebih luas ke daerah lain di sekitarnya yang berbatasan seperti Karanyanyar, Sragen, Grobogan, dan Kabupaten Semarang.
“Karanganyar diambil satu kecamatan, Sragen dua kecamatan, Grobogan tiga kecamatan, dan Kabupaten Semarang dua kecamatan. Total luasnya akan mencapai 186.000 ha atau hampir tiga lipat DKI Jakarta,” imbuhnya.
Namun, pengambilan wilayah empat kabupaten itu harus melalui referendum. Penawaran tersebut sudah ia ajukan secara langsung ke Presiden Joko Widodo, namun sampai saat ini belum mendapat jawaban.
Seno pun tak merasa terburu-buru dalam kajian dan konsep yang ditawarkan sebab kepastian pemindahan ibu kota merupakan rencana jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga mesti memperoleh penetapan MPR.
Di sisi lain, Seno berpendapat lokasi ibu kota di Palangkaraya yang saat ini masih dikaji pemerintah pusat kurang pas. Meskipun secara geografis berada di wilayah tengah antara Indonesia bagian barat dan timur, namun sebagian wilayah Palangkaraya merupakan hutan yang menjadi paru-paru dunia.
“Kalau Palangkaraya hutannya dipangkas dan dijadikan ibu kota tentu akan menimbulkan kecaman dunia.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
