Tutup Iklan
Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI/Bisnis-Felix Jody Kinarwan

Solopos.com, JAKARTA -- Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, mengklaim gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan kubunya ke https://news.solopos.com/read/20190623/496/1000494/sidang-mk-reuni-alumni-fh-ugm-berapa-ipk-mereka-" target="_blank" rel="noopener">Mahkamah Konstitusi (MK) bukan untuk mencari kemenangan semata.

"Permohonan yang kami ajukan bukan persoalan kalah dan menang. Kami ingin menunjukkan kontribusi bagi bangsa ini dalam menyelesaikan masalah," katanya saat diskusi dengan tema Pemufakatan Curang adalah Fakta di Media Center Prabowo-Sandi, Senin (24/6/2019).

Menurutnya, sumber persoalan saat ini berasal dari daftar pemilih tetap (DPT) yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bambang menuding banyaknya nomor induk kependudukan (NIK) ganda (yang dia klaim direkayasa) menjadi sumber suara yang diperebutkan oleh pihak 01 dan 02.

"Kalau tidak pernah menyelesaikan ini, kita sedang produksi masalah. Jadi selesaikan [persoalan] DPT. Kenapa penting? Karena DPT ini alat rekayasa untuk menggelembungkan suara," imbuhnya.

Karena itu, https://news.solopos.com/read/20190624/496/1000802/inilah-bukti-wow-bambang-widjojanto-katanya-mk-pun-enggak-ngerti" target="_blank" rel="noopener">Bambang Widjojanto merasa sudah memberikan sumbangan dan gagasan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2019. Meski demikian, dia meminta agar MK bisa beberapa langkah lebih maju untuk memproses semua gugatan yang diajukan Paslon 02.

BW juga mempertanyakan mengapa termohon dan pihak terkait untuk bisa mendekonstruksi hasil temuan saksi Paslon 02, Jaswar Koto. "Teman-teman MK hebat sudah ajukan permohonan lewat online. Tapi kalau pembuktiannya bisa dengan modern scientific investigation research baru top," ucapnya.

BW selalu menuding sengkarut DPT saat Pilpres 2019 tidak pernah benar-benar dijawab oleh KPU, baik saat https://news.solopos.com/read/20190624/496/1000819/lebih-cepat-sehari-mk-bacakan-putusan-gugatan-prabowo-27-juni-2019" target="_blank" rel="noopener">sidang MK maupun sebelumnya. Padahal, kata BW, pihaknya mengaku pihaknya sudah membawa bukti yang sahih untuk membuktikan dalil adanya 22 juta DPT bermasalah.

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten