Solopos.com, JAKARTA — Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, mengklaim gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan kubunya ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukan untuk mencari kemenangan semata.
“Permohonan yang kami ajukan bukan persoalan kalah dan menang. Kami ingin menunjukkan kontribusi bagi bangsa ini dalam menyelesaikan masalah,” katanya saat diskusi dengan tema Pemufakatan Curang adalah Fakta di Media Center Prabowo-Sandi, Senin (24/6/2019).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurutnya, sumber persoalan saat ini berasal dari daftar pemilih tetap (DPT) yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bambang menuding banyaknya nomor induk kependudukan (NIK) ganda (yang dia klaim direkayasa) menjadi sumber suara yang diperebutkan oleh pihak 01 dan 02.
“Kalau tidak pernah menyelesaikan ini, kita sedang produksi masalah. Jadi selesaikan [persoalan] DPT. Kenapa penting? Karena DPT ini alat rekayasa untuk menggelembungkan suara,” imbuhnya.
Karena itu, Bambang Widjojanto merasa sudah memberikan sumbangan dan gagasan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2019. Meski demikian, dia meminta agar MK bisa beberapa langkah lebih maju untuk memproses semua gugatan yang diajukan Paslon 02.
BW juga mempertanyakan mengapa termohon dan pihak terkait untuk bisa mendekonstruksi hasil temuan saksi Paslon 02, Jaswar Koto. “Teman-teman MK hebat sudah ajukan permohonan lewat online. Tapi kalau pembuktiannya bisa dengan modern scientific investigation research baru top,” ucapnya.
BW selalu menuding sengkarut DPT saat Pilpres 2019 tidak pernah benar-benar dijawab oleh KPU, baik saat sidang MK maupun sebelumnya. Padahal, kata BW, pihaknya mengaku pihaknya sudah membawa bukti yang sahih untuk membuktikan dalil adanya 22 juta DPT bermasalah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
