Sebelum Lockdown Wilayah, Pemerintah Diminta Cairkan BLT Pekan Ini

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah diharapkan segera mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pekan ini sebelum karantina atau lockdown wilayah dilakukan. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan cash transfer atau BLT harus cair pekan ini jika ingin penerapan lockdown berjalan lancar.

"Penjarahan sudah terjadi di Italia setelah warga miskin tidak sanggup untuk menahan lapar karena lockdown tiga pekan," tegas Bhima, Senin (30/3/2020).

Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran

Padahal, Bhima melihat belanja sosial Italia termasuk tinggi jika dibandingkan Jerman. Berkaca dari Italia, Bhima mengingatkan agar pemerintah berhati-hati memutuskan kebijakan.

Update! Pasien Positif Corona Indonesia Tembus 1.414 Kasus, Jateng Tambah 17

Untuk keputusan lockdown wilayah, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pakar kesehatan yang memahami langsung soal pandemi Covid-19 ini. Dia berharap bantuan BLT tidak hanya disalurkan bagi masyarakat miskin saja. BLT juga harus disalurkan bagi masyarakat yang rentan miskin dan para pekerja informal yang terdampak.

Selain itu, dia menilai jumlah BLT ini seharusnya berkisar 30 persen hingga 50 persen dari UMP. Tentunya, hitungan tersebut juga harus disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL).

Bukan Lockdown, Jokowi Minta Social Distancing Lebih Besar & Ketat

Pemerintah sendiri berencana mengumumkan lockdown wilayah pada awal pekan ini. Adapun soal BLT, pemerintah masih membahas finalisasinya.

Pembatasan Sosial Skala Besar

Namun, Presiden Joko Widoodo alias Jokowi sendiri tak memerintahkan lockdown di Tanah Air untuk menanggulangi persebaran virus corona (Covid-19). Jokowi hanya meminta skala social distancing atau pembatasan sosial diperbesar dan physical distancing atau pembatasan fisik lebih diperketat.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi," demikian kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas Covid-19 yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3/2020).

Kabar Pasien Corona Kabur, RSAL Mintohardjo: Tidak Benar!

Dengan tidak ada lockdown wilayah, Jokowi meminta adanya kebijakan darurat sipil. "Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi.

Kini, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Aturan pelaksanaan harus disiapkan supaya pemerintah daerah bisa menerapkan dengan baik.

Tekan Corona, Gaji Gubernur & PNS Jabar Dipotong 4 Bulan ke Depan

Sebelumnya, sejumlah pihak telah meminta Presiden Jokowi untuk melakukan lockdown wilayah di Indonesia. Permintaan itu telah disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ekonom dengan beberapa pertimbangan.