Sebanyak 20.000 keluarga di Boyolali Belum Miliki Akses Jamban Sehat

Solopos.com, BOYOLALI —Mulai 2017, Kabupaten Boyolali mendeklarasikan diri sebagai kabupaten Open Defecation Free (ODF) atau terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Namun, menurut data, masih ada 20.000 keluarga di Boyolali yang belum punya akses jamban sehat per Juli 2022.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Dari total tersebut, ada 10.000 keluarga yang tidak punya jamban sama sekali, dan 10.000 keluarga hanya punya jamban cemplung.

Kepala Dinas Kesehatan Boyolali, Puji Astuti, menjelaskan deklarasi tersebut lebih mengarah pada akses atau pendidikan perilaku agar masyarakat tidak BABS. Bukan berarti setiap rumah tangga sudah memiliki jamban sehat.

“Kalau akses itu kan artinya, ada jamban umum, dipakai bersama-sama. Jadi untuk aksesnya atau pendidikan perilakunya itu sudah, tetapi kepemilikannya itu yang mau kami kejar,” ujar dia kepada Solopos.com di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, pada Senin (12/9/2022).

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali mengupayakan kepemilikan jamban yang sehat bagi masyarakat melalui program Jamban.

“Masih, itu sudah terdistribusi. Memang kami konsentrasinya itu di wilayah utara [Boyolali bagian utara],” ucap dia.

Puji juga menjelaskan jenis jamban yang sehat adalah jamban yang permanen, bukan jamban cemplung. “Jamban yang leher angsa. Kalau jamban cemplung itu sudah ada, tapi tidak kami anggap sebagai jamban yang sehat,” ucap dia.

Jamban sehat berupa jamban leher angsa yang dianggap pemerintah lebih tertutup, sehingga lebih efektif dalam memutus mata rantai penularan penyakit.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Dwi Setyawati mengatakan data soal kepemilikan jamban sehat sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu.

Menjadi kabar baik, jumlah masyarakat yang punya jamban tidak sehat di Boyolali terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Misalnya pada 2021, ada sejumlah 35.000 keluarga tidak memilki jamban sehat. Sedangkan pada 2022, jumlah tersebut berkurang menjadi 20.000 keluarga yang tidak memiliki jamban sehat.

“Pada 2022 ini, program jamban menyalurkan 1150 jamban sehat kepada masyarakat, sekarang sudah terdistribusi,” ucap dia.

Dari 1150 jamban yang disalurkan, program jamban di Boyolali tersebut mengucurkan dana APBD 2022 hingga Rp1 miliar sesuai Surat Keputusan Bupati Boyolali.

Meski demikian, Dwi menerangkan program jamban menemui sedikit kendala soal sasaran penerima bantuan jamban sehat.

“Kemarin kan 1.150, itu yang masih belum terdistribusi sekitar 400 an. Ini baru dialihkan. Ternyata mereka yang mau diberi itu sudah punya, karena pengajuan itu dua tahun yang lalu. Makanya dari mereka yang mengajukan ada yang sudah punya,” ucap dia.

Akhirnya pihak Dinkes perlu melakukan pengalihan agar program jamban tetap tepat pada sasaran. Karena nama penerima sudah tertera dalam SK Bupati, pihak dinas mesti melakukan perubahan atas SK Bupati Boyolali tentang Jambanisasi.

“Paling banyak bantuan program jamban disalurkan di Kecamatan Juwangi dan Wonosamodro,” ucap dia.

Program jambanisasi dijelaskan oleh Dwi berupa bantuan dengan dana Rp1 juta untuk setiap penerima. Dana tersebut diberikan berupa bahan dan material membuat jamban. “Untuk tenaga nya, kami tidak kaver, tapi bahan dan material untuk membuat jamban sudah lengkap,” ucap dia.

Dwi mengatakan program jamban juga didukung oleh BAZNAS Boyolali. “Selain dari dinas, ada 100 bantuan jamban ke tiga lokasi dari BAZNAS Boyolali pada 2022,” ucap dia.

Dari program jambanisasi, diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Boyolali, serta mencegah penyebaran penyakit karena pencemaran tinja.