Solopos.com, JAKARTA — Sebagian masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan berat untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk papan atau rumah.
Pemerintah harus bekerja lebih keras agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, baik dalam kondisi krisis maupun saat normal.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masyarakat harus dapat memenuhi kebutuhan primer, misalnya sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (rumah).
Namun, dari ketiganya baru sandang yang dapat terpenuhi dengan relatif mudah. Sri Mulyani menyebut bahwa dengan adanya globalisasi dan turunnya biaya manufaktur, harga sandang menjadi lebih terjangkau. Adanya digitalisasi pun membuat masyarakat dapat membeli pakaian dengan amat mudah dan murah.
Pemenuhan kebutuhan pangan kini menghadapi tantangan, karena pemanasan iklim dan konflik geopolitik mengganggu distribusi pangan. Sri Mulyani menyebut bahwa pemenuhan kebutuhan pangan menjadi isu serius, bahkan akan menjadi pembahasan dalam forum elite G20.
Baca Juga: Soal Tarif Naik, BPJS Kesehatan Masih Galau
“Pangan menjadi sumber inflasi. Berbagai negara sudah mengalami tekanan pangan yang sangat signifikan, ini sudah menjadi perhatian kita,” kata Sri Mulyani pada Rabu (6/7/2022) seperti dilansir Bisnis.
Pemenuhan kebutuhan papan menjadi masalah yang lebih rumit lagi. Sri Mulyani bahkan menyebut hal itu membutuhkan upaya ekstra dari seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah, tetapi termasuk sektor swasta.
Saat ini terdapat backlog hunian hingga 12,75 juta, antrean itu tidak sebanding dengan pemenuhan hunian bagi rakyat, yang pada tahun ini saja target dari pemerintah adalah 1 juta rumah.
Sri Mulyani menyebut bahwa kondisi itu terjadi di antaranya adalah karena tidak ada titik temu antara penawaran dan permintaan (supply and demand).
Baca Juga : Krisis Pasokan Gandum dan Peluang Budi Daya
Di sisi supply, harga hunian terus meningkat seiring harga tanah yang hampir tidak pernah turun, dan harga bahan baku bangunan yang relatif naik.
Di sisi permintaan, daya beli masyarakat masih tertekan dan kebutuhan hunian terjangkau menjadi sangat tinggi—menjadi lebih kompleks ketika mengaitkannya dengan infrastruktur pendukung seperti moda transportasi umum.
Sri Mulyani menyebut bahwa banyak orang yang membutuhkan rumah tetapi tidak mampu menjangkaunya.
Masalah itu perlu mendapatkan penyelesaian, agar papan sebagai kebutuhan primer dapat terpenuhi.
“Indonesia demografinya relatif muda, mereka akan berumah tangga, tetapi mereka can’t afford untuk mendapatkan rumah. Purchasing power dibandingkan harga rumah, lebih tinggi [harga rumahnya],” kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Produksi Rendah hingga Kerusuhan Libya, Harga Minyak Mentah Dunia Naik
Sebelumnya, Bank Dunia atau World Bank telah menyetujui pendanaan sebesar US$750 juta atau Rp1,11 triliun untuk meningkatkan pendapatan pajak, memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata, serta memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien.
Dukungan dana tersebut telah mendapatkan persetujuan Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia sejak Jumat lalu (17/6/2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah Indonesia sejak 2019 telah berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik.
“Adanya dukungan dari Bank Dunia, akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pasca pandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan,” kata Sri Mulyani mengutip siaran pers, Sabtu (25/6/2022).
.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
